Hampir setahun sejak terbitnya surat pelaksanaan lelang, perjuangan pemilik sebidang tanah seluas dua ratus meter persegi, berlokasi di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya, belum membuahkan hasil. Gugatannya di tiga tingkatan pengadilan, mulai dari Pengadilan Agama hingga Mahkamah Agung, ditolak hakim. Tiga hari menjelang Natal 2025, majelis kasasi mengetukkan palu: menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi.
Pada awalnya, pemilik lahan memprotes lelang yang dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya atas permintaan Bank Syariah Indonesia. Pemilik lahan meminta sertifikat hak milik yang dijadikan sebagai jaminan di bank dikembalikan, surat lelang dinyatakan tidak sah, dan menyatakan bank melakukan wanprestasi. Pemilik juga meminta hakim Pengadilan Agama memberi tenggang satu tahun untuk melunasi sisa utangnya yang berjumlah Rp1,15 miliar.
Hakim tingkat pertama dan banding menolak gugatan itu. Mahkamah Agung juga menyatakan sikap serupa. Alasannya, pihak yang wanprestasi justru penggugat karena melanggar isi perjanjian akad murabahahyang diteken pada Januari 2015. Penggugat tidak membayar kewajiban utang seluruhnya meskipun sudah dilakukan restrukturisasi utang. Bank sudah melayangkan tiga kali somasi. Perbuatan penggugat tidak menjalankan isi akad murabahah itu melanggar Pasal 37 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juncto Pasal 1243 KUH Perdata.
Hakim kasasi juga berpendapat parate eksekusi yang dilakukan oleh bank atas jaminan akad, dalam hal ini sertifikat hak milik atas nama penggugat, tidak melanggar hukum. Eksekusi yang demikian sejalan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Proses Lelang juga sudah dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Kemudian, hakim merujuk ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, yang menyatakan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yakni jika perikatan mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. (Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 998 K/Ag/2025).

























