“Penyerapannya masih rendah, khususnya Pra Kerja dan BLT dana desa sehingga perlu di akselerasi,” katanya.
Di sektor insentif dunia usaha program yang disiapkan pemerintah dalam stimulus sudah berjalan sebesar 6,8 persen. Rendahnya pemanfaatan insentif ini dinilai oleh Sri Mulyani disebabkan karena Wajib Pajak (WP) yang eligible untuk memanfaatkan insentif pajak tidak mengajukan permohonan. Sehingga butuh sosialisasi yang lebih massif dan melibatkan stakeholder terhadap insentif ini.
Lalu untuk sektoral dan daerah, baru 3,65 persen pemerintah daerah (Pemda) yang sudah menyesuaikan regulasi dengan kebijakan pemerintah. Sementara program padat karya oleh Kementerian/Lembaga sudah mulai dilaksanakan.
“Dukungan Pemda seecara umum masih proses penyelesaian regulasi,” imbuhnya.
Sementara di sektor kesehatan, progres stimulus fiskal baru berjalan sebesar 1,54 persen. Menurut Sri Mulyani masih terjadi gap antara realisasi keuangan dan fisik sehingga perlu percepatan proses administrasi penagihan. Kendala lainnya adalah terdapat kendala administrasi dan verifikasi yang rigid terkait insentif tenaga kesehatan, serta tingkat verifikasi yang belum diproses masih tinggi pad Rumah Sakit. Tapi secara garis besar, terjadi perbaikan penanganan kasus.
Di sektor UMKM, insentif berupa subsidi bunga dan lain sebagainya baru berjalan sebesar 0,06 persen. Minimnya pergerakan stimulus pada sektor ini disebabkan masih adanya penyelesaian regulasi, penyiapan data dan infrastuktur IT untuk mendukung operasionalisasi. Sedangkan untuk sektor pembiayaan koorporasi, status progres masih nol persen karena masih dalam penyelesaian skema dukungan dan regulasi, serta infrastruktur pendukung untuk operasionalisasi.
“Semua kegiatan ekonomi, perlambatan kegiatan ekonomi akibat Covid-19 akan kita monitor. Termasuk pajak, ini akan menjadi perhatian dan akan terus di monitor dari sisi policy,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono menyampaikan apresiasi dan menilai kebijakan yang diambil pemerintah cukup baik dengan berbagai variasi kebijakan. "Menurut saya langkah itu oke saja, banyak sekali variasi kebijakan yang dilakukan, dan terima kasih untuk itu," katanya, Rabu (1/4).
Namun demikian, di balik kebijakan pemerintah tersebut Iwantono memiliki pendapat yang sedikit berbeda. Dia menyampaikan saran kepada pemerintah agar negara fokus untuk menghentikan penyebaran virus Corona. Sehingga anggaran dan insentif seperti perpajakan, KUR, dan stimulus ekonomi dapat dialokasikan untuk pemberantasan virus Corona dan kebijakan tersebut dapat diberlakukan saat pemulihan ekonomi.
