Meskipun begitu, menurut Pohan, sebenarnya jika melihat konsep Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor, maka seharusnya posisi direksi, pengawas dan komisaris BUMN penyelenggara negara atau bukan tidak berpengaruh.
"Ini lebih tentang keuangan BUMN dan keuangan negara. Sekalipun dalam UU dinyatakan sebagai keuangan BUMN, namun penjelasan UU Tipikor menyatakan keuangan negara meliputi kekayaan yang ada di BUMN. Jadi sepertinya UU BUMN baru tidak berpengaruh terkait dengan pemberantasan korupsi," terangnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut, pelaku korupsi harus tetap menjalani proses hukum meski bukan penyelenggara negara.
Hal ini disampaikan Erick menanggapi wacana KPK yang terancam tidak memiliki wewenang untuk menangkap dan memproses hukum terhadap direksi BUMN, setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang berlaku pada 24 Februari 2025.
"Kalau korupsi, ya korupsi. Nggak ada hubungan dengan penyelenggara negara atau tidak penyelenggara negara. Itu kan jelas," ujar Erick.
Erick menjelaskan, saat ini Kementerian BUMN bersama dengan KPK dan pihak kejaksaan tengah duduk bersama untuk membahas perihal pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN.
Lebih lanjut, Kementerian BUMN juga memberikan tugas baru kepada para direksi untuk melakukan pengawasan dan investigasi terhadap korporasi.
"Sekarang Kementerian BUMN salah satu tugasnya, itu pengawasan dan investigasi juga. Karena itu di SOTK (struktur organisasi dan tata kelola) yang terbaru, nanti deputi BUMN kan menambah dari tiga ke lima ya, salah satunya fungsinya tadi menangkap korupsi. Itu yang kita tidak punya ekspertis," katanya.
