Kemajuan teknologi mengubah cara hidup manusia. Mau tak mau, adaptasi diperlukan agar tak tertinggal oleh zaman. Indonesia pun demikian. Sejak terjadinya badai pandemi Covid-19 pada 2020 silam, pemerintah mulai melakukan transformasi digital dalam berbagai urusan birokrasi.
Pemerintah sendiri sudah membangun sistem digital yang sudah digunakan hampir di seluruh kantor pemerintahan, termasuk untuk urusan pendirian perusahaan dan juga penerbitan sertipikat elektronik. Untuk itu, notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib melakukan penyesuaian dalam menjalankan pekerjaannya. Karena keduanya berhubungan dengan urusan pemerintahan, sehingga transformasi digital tak dapat dihindari.
Menurut notaris Aulia Taufani, cikal bakal transformasi digital pada tugas dan kewenangan notaris sudah dimulai pada tahun 2000 setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2000. Saat itu, proses pendirian badan hukum terlalu lama, sehingga bisnis proses dipotong agar lebih cepat dan akurat.
Baca Juga:
- Empat Pokok Pengaturan Tanah dalam UU Ciptaker yang Wajib Diketahui Notaris/PPAT
- Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Notaris Seputar RUPS
Pada tahun itu, mulai diberlakukan Sistem Administrasi Badan Hukum, yang dikenal dengan sisminbakum. Tujuh tahun kemudian, Sistem Administrasi Badan Hukum menjadi norma dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Lalu pada tahun 2013, pemerintah menerbitkan Permenkumham No. 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Lalu di tahun 2014, penerapan sistem AHU 100% online diberlakukan untuk PT, Yayasan dan Perkumpulan. Kemudian adanya perizinan OSS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan KBLI 2017, yang diperbaharui dengan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Kendati demikian, Aulia Taufani menegaskan bahwa penandatanganan akta masih dilakukan secara tradisional. Di mana adanya tatap muka atau tanda tangan fisik saat penandatanganan akta. Hal ini masih tetap berlaku guna menjamin akta otentik sebagai pembuktian yang terkuat dan terpenuh, atau disebut bukti yang sempurna.
















