Dalam hukum positif di Indonesia, setiap anggota keluarga wajib untuk saling menjaga satu sama lain. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara khusus tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga. Mulai dari kewajiban untuk saling setia, saling menolong, saling bantu membantu, saling bekerja sama dalam mendidik dan mengasuh anak, hingga saling menjaga dan mengurus harta benda sesama.
Bahkan ketika suami atau istri lalai dalam menjalankan kewajiban-kewajiban tadi, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa mereka dapat digugat ke pengadilan. Demikianlah eratnya hubungan keluarga diatur berbagai undang-undang. Ketika salah satu tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum, anggota keluarga diberi sarana untuk menggantikannya. Caranya melalui pengampuan (curatele). Ini adalah kondisi ketika seorang yang sudah dewasa namun tidak cakap di mata hukum lantaran kondisi yang ada pada dirinya.
KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 mengatur seseorang dapat ditempatkan dalam pengampuan jika mengalami disabilitas mental dan/atau intelektual sehingga tidak cakap bertindak dalam hukum (curandus). Pihak yang dapat menjadi pengampu dari anggota keluarga yang tidak cakap hukum adalah keluarga sedarah. Caranya dengan mengajukan permohonan penetapan pengampuan ke pengadilan terlebih dahulu.
Pengampuan menjadi sedikit berbeda dan lebih sederhana ketika seseorang yang hilang akal tersebut masih berstatus sebagai istri/suami atau terikat perkawinan. Menurut Pasal 451 KUHPerdata, dalam hal tidak ada alasan penting yang menghendaki pengangkatan orang lain, maka pasangannya harus diangkat menjadi pengampu bagi pasangannya.

























