Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan global yang semakin mendesak untuk mengadopsi pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK). Sebagai negara dengan emisi GRK signifikan akibat deforestasi, kebakaran lahan gambut dan sektor industri telah mengambil langkah progresif melalui implementasi pajak karbon dan perdagangan karbon (carbon trading), yang merupakan bagian dari strategi market-based mechanism untuk mengurangi emisi GRK secara efisien.

Sebagai salah satu negara pilot REDD+, Indonesia juga telah mengimplementasikan program REDD+ sejak 2010, yaitu mekanisme internasional yang memberikan insentif finansial berupa payment or environmental services kepada negara berkembang untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, serta meningkatkan stok karbon hutan.
Kebijakan ekosistem hijau ini bertujuan untuk memenuhi komitmen internasional dalam Nationally Determined Contribution (NDC) berdasarkan Paris Agreement serta mencapai target Net Zero Emission (NZE). Dalam konteks Indonesia, perdagangan karbon mulai mendapatkan momentum sejak pemerintah berkomitmen pada target penurunan emisi 29% secara mandiri dan 41% dengan dukungan internasional. Bukan hanya instrumen pengendalian emisi, pajak dan perdagangan karbon juga bagian dari fiscal re-engineering untuk menjawab tantangan globalisasi dan keberlanjutan.
Perdagangan Karbon di Indonesia
Perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar yang memungkinkan jual beli kredit karbon, di mana satu unit kredit karbon setara dengan pengurangan emisi 1 ton karbondioksida (CO2) dan wajib tercatat dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Di Indonesia, perdagangan karbon diatur melalui Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) yang dikelola oleh Bursa Efek Indonesia. Unit karbon dianggap sebagai efek, bukan komoditas sehingga perdagangan dilakukan di bawah pengawasan OJK.
Sistem ini mencakup dua unit karbon utama yaitu Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) dengan mekanisme seperti auction, regular trading, negotiated trading dan marketplace. SPE-GRK dihasilkan dari kegiatan yang berhasil mengurangi emisi atau meningkatkan penyerapan karbon seperti reboisasi atau penggunaan teknologi rendah karbon. Sertifikat ini dapat diperdagangkan di Bursa Karbon; dan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) yaitu kuota emisi yang ditetapkan untuk pelaku usaha dalam sistem cap and trade. Jika emisi melebihi batas, pelaku usaha harus membeli Sertifikat Izin Emisi (SIE) dari entitas lain yang emisinya di bawah ambang batas.
Menurut Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, hutan tropis Indonesia yang mencakup 125,9 juta hektar mampu menyerap 25,18 miliar ton karbon, sementara hutan mangrove seluas 3,31 juta hektar dapat menyerap 33 miliar ton karbon. Dengan harga karbon global berkisar antara USD 5 – 10 per ton CO2, maka potensi pendapatan dari perdagangan karbon sangat signifikan. IDC Carbon dalam setahun operasinya mencatat transaksi sebesar IDR 37,06 miliar dengan volume perdagangan 613.894 ton CO2e hingga September 2024.
Implementasi Pajak Karbon
Di Indonesia, prinsip polluter pays (PPP) dan strict liability adalah salah satu landasan dasar pengenaan pajak karbon. PPP atau pencemar membayar adalah konsep yang mengharuskan pihak yang menyebabkan pencemaran menanggung biaya untuk mencegah, mengendalikan atau memulihkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Sementara, prinsip strict liability menyatakan bahwa pihak yang melakukan aktivitas berbahaya bagi lingkungan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan tanpa perlu membuktikan kesalahan atau kelalaian.
Dalam konteks pajak karbon, PPP dan strict liability dapat dihubungkan dengan kewajiban pelaku untuk membayar pajak atas emisi karbon yang dihasilkan tanpa mempertimbangkan apakah emisi tersebut disengaja atau tidak.
Pajak karbon di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan dikenakan pada emisi karbon yang termasuk karbonmonoksida (CO2), dinitrogen oksida (N2O), dan gas berfluor dari aktivitas ekonomi seperti penggunaan bahan bakar fosil (batubara, solar, bensin) dan emisi dari industri seperti semen, pulp and paper dan pembangkit listrik tenaga uap berbasis batubara. Tarif pajak karbon ditetapkan sebesar IDR. 30 per kg Co2e (setara IDR. 30.000 per ton CO2e) dengan pendekatan floating yang menyesuaikan harga pasar karbon domestik.
Akan tetapi, implementasi pajak karbon di Indonesia masih menghadapi tantangan. Tarif pajak karbon Indonesia sebesar IDR 30 per kg CO2e (sekitar EUR 1,8 per ton) masih jauh lebih rendah dibandingkan standar negara seperti Swiss atau Norwegia yang mencapai EUR 60 per ton. Hal ini menunjukan biaya yang dibebankan kepada pencemar belum sepenuhnya mencerminkan nilai kerusakan lingkungan yang ditimbulkan terutama karena biaya infrastruktur ramah lingkungan di negara berkembang dianggap lebih murah. Selain itu, kesiapan masyarakat dan sektor industri, serta potensi dampak inflasi, menjadi pertimbangan dalam penerapan bertahap pajak karbon.
Walaupun telah memilliki dasar hukum, akan tetapi implementasi pajak karbon terhambat oleh ketidaksiapan sistem perhitungan emisi, bagaimana offset karbon domestik akan diakui dan dihitung sebagai pengurang pajak, keterbatasan data aktual serta belum terintegrasinya registri karbon dengan sistem perpajakan, risiko pelaku usaha dikenakan pungutan karbon oleh berbagai lembaga atau regulator daerah hingga ketimpangan perhitungan antara penghasil emisi dan verifikator. Masalah-masalah ini, termasuk potensi konflik antara kementerian keuangan dan kementerian lingkungan hidup perlu diselesaikan melalui harmonisasi peraturan turunan.
Kesimpulan
Pertumbuhan pasar karbon di Indonesia menunjukan potensi untuk menjadi katalis investasi hijau, menciptakan lapangan kerja hijau dan memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global, tetapi tantangan tetap ada. Infrastruktur pasar karbon di Indonesia masih dalam tahap pengembangan dan kesadaran pelaku usaha serta masyarakat tentang perdagangan karbon masih rendah. Selain itu, sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) yang kuat diperlukan untuk mencegah potensi sengketa dan memastikan kepercayaan investor.
Selain itu, pemerintah perlu menetapkan regulasi turunan setingkat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur tata cara pelaporan, pembayaran dan pelaporan pajak karbon secara integratif. Pemerintah juga perlu membentuk lembaga otoritas karbon nasional lintas sektoral untuk menyatukan sistem pasar karbon dan perpajakan. Hal lain yang dapat dilakukan adalah menerapkan insentif fiskal yang mengadopsi teknologi rendah emisi (green tax rebate) dan menyusun perjanjian pajak internasional tentang carbon tax credit guna menghindari pajak berganda lintas negara.
Ketimbang memberlakukan batasan, pemerintah dapat mempertimbangkan menerapkan insentif pajak karbon melalui tax allowance atau tax deduction bagi pelaku usaha yang melakukan dekarbonisasi aktif.
*) Hendra Setiawan Boen, Managing Partner Frans & Setiawan Law Office
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
















