Program Jaminan Hari Tua (JHT) mengatur masa pensiun yakni usia 56 tahun. Program Jaminan Pensiun (JP) menetapkan masa pensiun untuk pertama kali 56 tahun kemudian naik jadi 57 pada 2019 dan bertambah 1 tahun setiap 3 tahun berikutnya sampai usia pensiun 65 tahun.
Pemerintah telah menyelenggarakan sejumlah program jaminan sosial melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Program jaminan sosial yang diselenggarakan melalui BPJS Ketenagakerjaan, diantaranya Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).
Secara umum, manfaat program JHT dan JP dapat diperoleh pada saat peserta mencapai usia pensiun. PP No.46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT mengatur manfaat JHT wajib dibayarkan kepada peserta yang salah satunya mencapai usia pensiun.
Bagi peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau berhenti bekerja sebelum usia pensiun manfaat JHT dapat dibayarkan pada saat peserta mencapai usia pensiun 56 tahun.
“Dalam hal peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun, hak atas manfaat JHT diberikan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2),” begitu bunyi Pasal 26 ayat (5) PP No.46 Tahun 2015.
(Baca Juga: Begini Mekanisme Pembayaran Manfaat Jaminan Pensiun)
Bagi peserta yang masih bekerja pada usia pensiun dan memilih untuk menunda menerima pembayaran manfaat JHT pada usia 56 tahun serta tetap menjadi peserta dan membayar iuran, pembayaran manfaat JHT dapat dilakukan pada saat peserta berhenti bekerja.
Untuk usia pensiun program JP ada sedikit perbedaan dengan JHT. Meskipun pada prinsipnya manfaat diberikan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun 56 tahun. Tapi untuk program JHT mulai 1 Januari 2019, usia pensiun naik menjadi 57 tahun.
Kemudian usia pensiun bertambah atau naik setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun. Mengacu ketentuan itu maka untuk tahun 2022 usia pensiun yakni 58 tahun.
Jika peserta yang masuk usia pensiun tapi masih dipekerjakan, peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pensiun atau ketika berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 tahun setelah usia pensiun.
Lalu, usia pensiun mana yang dijadikan acuan bagi pekerja/buruh? Ketentuan mengenai usia pensiun pekerja/buruh bisa diatur melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (PKB). Bisa saja dalam ketentuan internal di perusahaan itu ditetapkan usia pensiun 55 tahun atau lebih.
Bila perusahaan yang menetapkan aturan usia pensiun, misalnya 55 tahun, maka pekerja/buruh yang mencapai usia pensiun itu bisa mengklaim manfaat JHT karena Permenaker No.19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, mengatur yang termasuk pensiun adalah pekerja/buruh yang berhenti bekerja.
Tapi untuk manfaat JP belum dapat diajukan klaim karena usia pensiun belum sesuai dengan aturan usia pensiun JP untuk tahun 2022 menentukan usia pensiun 58 tahun.
Bagi perusahaan yang mengatur usia pensiun, misalnya 60 tahun, maka pekerja/buruh yang tahun ini usianya mencapai 58 tahun bisa mengajukan klaim JP. Dengan begitu, pengaturan usia pensiun dalam program JHT dan JP adalah usia dimana timbulnya hak pekerja/buruh selaku peserta untuk mendapatkan manfaat JHT dan JP.
