Memahami Intervensi Pengadilan dalam Penerbitan SP3 Pasca KUHAP Baru
OPINI

Memahami Intervensi Pengadilan dalam Penerbitan SP3 Pasca KUHAP Baru

Tantangannya ialah memastikan keterlibatan pengadilan tetap berada dalam batasan kewenangan peradilan, tanpa mengambil alih tugas penyidikan maupun penuntutan. Dengan begitu, penguatan peran pengadilan tidak bertujuan mengaburkan pembagian tugas yang berbeda, melainkan dapat juga dimaknai sebagai salah satu bentuk alternatif pendistribusian keadilan.

•Bacaan 5 Menit
WE
Penulis Opini

Proses peradilan pidana harus memenuhi prinsip peradilan yang adil (due process of law), diantaranya menempatkan asas praduga tidak bersalah, pembuktian dilaksanakan menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Keseluruhan proses tersebut harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya pemenuhan syarat formalitas belaka, termasuk dalam konteks penghentian perkara.

William Edward Sibarani. Foto: Istimewa
William Edward Sibarani. Foto: Istimewa

Benang merah dari drama penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh penyidik dan penuntut umum yang seringkali menjadi objek praperadilan kini menemui titik terang. Jawabannya terletak pada penegasan fungsi pengadilan dalam konteks diferensiasi fungsional. Dalam hal ini, diferensiasi fungsional bukan berarti penyidik, penuntut umum dan pengadilan bekerja dalam ruang yang terpisah sepenuhnya, melainkan bekerja dalam satu rantai hubungan yang saling terkait.

Jika kita mengacu pada KUHAP lama, Pasal 109 ayat (2) memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. Meskipun penghentian penyidikan merupakan kewenangan penyidik, tindakan tersebut bukan tanpa pengawasan. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru), kini fungsi kontrol pengadilan terhadap penerbitan SP3 tidak lagi terbatas melalui mekanisme praperadilan. Fungsi preventif dalam KUHAP baru memungkinkan pengadilan menilai keabsahan penerbitan SP3, sehingga suatu perkara dinyatakan layak atau tidak untuk diperiksa lebih lanjut. Sejak diundangkannya KUHAP baru, pengaturan mengenai penghentian perkara dan keterlibatan pengadilan menjadi lebih terperinci. Setidaknya ada dua kondisi penerbitan SP3 yang memerlukan keterlibatan pengadilan.

Penguatan Peran Pengadilan dalam Proses Prapenuntutan

Pertama, Pasal 62 KUHAP baru mengatur tentang mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antara penyidik dan penuntut umum mengenai hasil penyidikan. Berdasarkan Pasal 62 ayat (2), penyidik melengkapi berkas perkara dalam jangka waktu paling lama 14 Hari untuk menindaklanjuti berkas perkara dan mengundang penuntut umum untuk melakukan gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, pengawas penyidik, penuntut umum, pengawas penuntut umum, dan ahli. Dalam hal ini, jika penyidik berasal dari unsur kepolisian maka yang berwenang menjadi pengawas penyidik adalah pejabat satu tingkat di atas penyidik atau Kepala Biro Pengawasan Penyidikan pada tingkat pusat. Sedangkan, dalam konteks penuntut umum, maka pengawasnya adalah Kepala Kejaksaan Negeri.

Apabila hasil gelar perkara memutuskan bahwa perkara dihentikan, maka Pasal 62 ayat (3) KUHAP baru mewajibkan penyidik menerbitkan SP3 dan memberitahukannya kepada penuntut umum. Sementara itu, Pasal 62 ayat (5) dan ayat (6) mengatur jalur berbeda ketika penyidik menilai penyidikan telah cukup bukti, namun penuntut umum berpendapat penyidikan belum maksimal. Dalam keadaan tersebut, penuntut umum menentukan apakah perkara dapat dilanjutkan atau tidak dilanjutkan ke persidangan dalam waktu paling lama 14 hari setelah menerima berkas perkara beserta tersangka dan bukti dari penyidik.

Keterlibatan pengadilan dalam konteks ini perlu dipahami dengan memperhatikan Pasal 27 KUHAP baru. Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila penghentian penyidikan yang dilakukan untuk menindaklanjuti keputusan gelar perkara dimohonkan pemeriksaannya ke pengadilan negeri dan pengadilan memutus penghentian itu tidak sah, penuntut umum wajib melakukan penuntutan.

kuhappengadilansp3
William Edward Sibarani
William Edward Sibarani

Analis Perkara Peradilan Mahkamah Agung.

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info