Memahami Penetapan Harga Price Fixing dengan Sederhana
OPINI

Memahami Penetapan Harga Price Fixing dengan Sederhana

Praktik price fixing yang dilarang dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha untuk menetapkan harga yang sama atau Floor Price atas barang atau jasa sejenis dengan tujuan mengurangi persaingan dan memaksimalkan keuntungan bersama, serta menghilangkan pilihan konsumen dari faktor harga.

•Bacaan 4 Menit
TA
Penulis Opini

Penetapan harga adalah salah satu aspek terpenting dalam bisnis. Ibarat pedang bermata dua, jika harga dipatok terlalu tinggi, perusahaan berisiko memperoleh volume penjualan yang kecil. Sebaliknya, jika terlalu rendah, volume penjualan mungkin melonjak, tetapi margin keuntungan menjadi kecil. Namun, pelaku usaha kerap kali melakukan berbagai upaya demi meraup keuntungan yang besar. Salah satunya dengan melakukan praktek anti persaingan melalui kartel harga dengan pesaing (price fixing).

Hukumonline
Hukumonline

Dalam konteks kartel harga, seringkali para peserta kartel mengatur harga yang sama untuk produk atau jasa yang sama untuk mengurangi persaingan dan memaksimalkan keuntungan bersama. Harga yang sama dapat membantu menjaga stabilitas pasar dan mencegah perang harga yang dapat merugikan pelaku usaha. Di Indonesia, kartel harga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang berbunyi ”Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”

Perlu dicatat, kartel harga ini tidak selalu berbentuk "menyamakan label harga", tetapi juga menetapkan harga batas bawah (Price Floor). Secara umum bentuk-bentuk penetapan harga yang termasuk ke dalam aturan pelarangan Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011, sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:

  1. Kesepakatan menaikkan atau menurunkan harga;
  2. Kesepakatan memakai suatu formula standart sebagai dasar perhitungan harga;
  3. Kesepakatan memelihara suatu perbandingan tetap antara harga yang dipersaingkan dengan suatu produk tertentu;
  4. Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon;
  5. Kesepakatan persyaratan pemberian kredit kepada konsumen;
  6. Kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar, sehingga membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi.
  7. Persetujuan kepatuhan pada harga yang diumumkan;
  8. Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi;
  9. Kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk negosiasi.

Price Fixing dan Pasar Oligopoli

Secara teori, kartel harga dapat dibentuk di struktur pasar apapun, tetapi hanya practical dalam pasar oligopoli yang jumlah perusahaannya sedikit atau terbatas. Mengapa demikian? Alasan utama pelaku usaha berkolusi adalah untuk mengamankan kepentingan bersama menyamakan harga. Namun, menyelaraskan kepentingan ini ibarat menyatukan isi kepala banyak orang. Jika jumlah pelaku usahanya terlalu banyak, sangat sulit untuk menyamakan visi dan mencegah adanya pelaku usaha yang berkhianat. Oleh karena itu, kesepakatan formal yang eksplisit guna mengatur harga dan kuantitas produksi lebih mudah dikelola bila jumlah perusahaannya terbatas.

Menurut literatur, kuatnya praktik kolusi para pelaku usaha bergantung pada beberapa faktor sebagai berikut:

  1. Kepemilikan Silang (Cross-Ownership), dimana tiap perusahaan memiliki kepentingan finansial (misal: saham) di perusahaan pesaingnya.
  2. Simetri Antar Perusahaan, dimana terdapat kemiripan yang signifikan dalam hal pangsa pasar, kapasitas produksi, struktur biaya, dan profil permintaan.
  3. Tidak ada perusahaan "pemberontak" yang memiliki strategi agresif, misalnya perusahaan yang sedang fokus berekspansi besar-besaran.
Halaman selanjutnya:Price Fixing dan Bentuk...
hukum persaingan usahakppu
Teddy Anggoro

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info