“Kami bersama PSHK mendorong ruang-ruang partisipasi agar terbuka dengan memanfaaatkan kemajuan teknologi dan membuka ruang masyarakat sipil,” ujarnya.
Menurutnya, perkembangan teknologi dan informasi harus dimanfaatkan betul dalam memunculkan model-model partisipasi publik. Menurutnya dengan teknologi bisa menggalang dukungan dan informasi relatif lebih cepat dan mudah. Tapi memang kendala jarak dengan pembuat kebijakan mengharuskan adanya lobi dan pertemuan intensif.
“Persoalannya tak hanya bagaimana mendapat dukungan dan menggerakan masyarakat sipil, tapi bagaimana strategi menyuarakan aspirasi untuk mengkomunikasikan ide dan gagasannya.”
Penyandang disabilitas jadi subjek
Chairperson Indonesian Association of Women with Disabilities, Maulani A Rotinsulu menyoroti dari kepentingan kelompok penyandang disabilitas. Dia berharap adanya sikap pemerintah yang mengedepankan pada masyarakat, tidak pada profesi pekerjaannya. Baginya, penyandang disabilitas harus menjadi subjek dalam pengambilan kebijakan dengan pendekatan individu ataupun kelompok.
Menurutnya, kelompok penyandang disabilitas pun mendorong keterlibatan partisipasi masyarakat bermakna. Setidaknya adanya kesetaraan perlakuan yang sama. Dia menerangkan keterlibatan penyandang disabilitas didorong oleh inisiatif organisasi penyandang disabilitas. Kendati dalam beberapa tahap amat sulit dan diperlukan kekuatan civil society organization untuk mendukung gerakan yang inklusif ini, Terutama bagi pihak yang mempunyai lintasan kepentingan, memutuskan bersama atau bertindak bersama dapat menjadi pilihan-pilihan.
“Tapi, kata Maulani, karena pendekatan keberpihakan saat ini masih menjadi prioritas untuk melihat masyarakat memahami pendekatan-pendekatan yang partisipatif dari dan untuk penyandang disabilitas. “Kebutuhan untuk deciding together agar keputusan untuk satu pihak tidak malah mendiskriminasi pihak yang lain,” katanya.