Memudarnya Kedaulatan Negara pada Konservasi
OPINI

Memudarnya Kedaulatan Negara pada Konservasi

Jika negara ingin membangun konservasi yang berkeadilan sekaligus memperkuat kedaulatannya, perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal masyarakat adat perlu ditingkatkan melalui undang-undang khusus (sui generis) atau dimasukkan secara komprehensif dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang tengah dibahas DPR.

•Bacaan 7 Menit
IM
Penulis Opini

Pelatihan paralegal yang diselenggarakan Working Group ICCAs Indonesia bersama Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) belum dimulai. Para peserta masih saling menyapa. Sebagian menyeruput kopi, sebagian lain berbincang pelan di sudut ruangan. Saya memanfaatkan jeda itu untuk duduk di samping seorang peserta. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan.

Ibrahim Massidenreng. Foto: Istimewa
Ibrahim Massidenreng. Foto: Istimewa

Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai seorang ayah beranak dua. Sehari-hari ia mencari nafkah sebagai nelayan air payau. Di sela pekerjaannya, ia aktif di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), membantu memetakan wilayah adat komunitasnya. Setelah berbincang tentang nama dan keluarga, saya bertanya apa yang mendorongnya mengikuti pelatihan itu. "Apakah kampung Bapak berada di kawasan konservasi?" tanya saya.

Ia menarik napas panjang sebelum menjawab. "Benar, Pak," katanya lirih.

Wajahnya seketika berubah muram. Kegelisahan yang semula tersembunyi mulai menemukan bentuknya. Percakapan pun mengalir. Ia bercerita tentang kekhawatiran yang terus menghantuinya: suatu hari nanti ia dan warganya dipaksa meninggalkan kampung yang telah mereka huni turun-temurun karena berada di kawasan yang oleh negara disebut konservasi atau preservasi. Dua istilah yang baginya terdengar asing.

Yang ia pahami hanya satu yakni tanah, sungai, dan hutan di sekeliling kampung bukan sekadar bentang alam. Di sanalah kuburan leluhur berada, ingatan kolektif diwariskan, pengetahuan diturunkan, dan tradisi terus dijalankan. Seluruh hidup mereka bertaut pada ruang itu. Karena itulah, seperti para leluhurnya, ia merasa berkewajiban menjaga tanah yang telah menjaga mereka selama bergenerasi.

Pada banyak kampung di nusantara, hilangnya pengetahuan tidak selalu datang bersama kebakaran hutan atau deru alat berat. Kadang ia datang pelan-pelan ketika satu tetua adat wafat tanpa sempat mewariskan seluruh yang ia tahu, nama angin yang menandai musim, jenis padi yang cocok untuk tanah tertentu, ramuan obat dari daun dan akar, atau batas hutan yang tak boleh diganggu. Dalam masyarakat yang lebih mengandalkan tuturan dan ritual daripada buku dan arsip, kepergian satu orang tua bisa berarti hilangnya satu bab pengetahuan.

Bayangkan sebuah komunitas adat yang secara turun-temurun memahami tanaman obat, mengetahui kapan boleh dipanen, bagian yang dapat dimanfaatkan, serta cara menjamin kelestariannya. Atau komunitas yang menjaga ‘hutan keramat’, mata air, dan zona larangan menangkap ikan melalui aturan adat. Jauh sebelum istilah konservasi dikenal, praktik-praktik itu telah menjadi mekanisme perlindungan alam yang hidup.

Karena itu, jika hukum konservasi hanya dipahami sebagai seperangkat larangan formal tanpa mengakui hak komunal dan pengetahuan lokal, yang lahir bukan konservasi yang berkeadilan. Tapi konservasi yang menjauhkan penjaga hutan dari hutannya sendiri. Di titik inilah negara berisiko keliru memaknai kedaulatannya: mengatur hutan, tetapi mengabaikan masyarakat adat yang sejak lama menjaganya.

konservasihutanmasyarakat hukum adat
Ibrahim Massidenreng

Direktur Kantor Advokat IndoLaw

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info