Kasus lain tampak dalam pembahasan RUU Kesehatan dan RUU Sisdiknas yang memicu protes luas dari kalangan profesi dan akademisi. Kritik utama adalah absennya pendekatan berbasis nilai, terutama dalam soal keadilan distribusi layanan dasar, sebagaimana diamanatkan oleh sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila seringkali tidak menjadi pijakan substantif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Legislasi dipahami sebagai proses teknokratis dan politis, tetapi minim refleksi etis.
Ketika Pancasila Jadi Simbolik
Pancasila, dalam banyak konteks legislasi, hanya muncul di bagian konsiderans sebagai norma simbolik. Rumusan “Mengingat: Pancasila dan UUD 1945” menjadi formula tetap dalam hampir semua undang-undang. Namun, kehadirannya seringkali hanya bersifat deklaratif dan tidak menjadi dasar argumentatif dari norma-norma yang dirumuskan di dalam batang tubuh undang-undang.
Dalam kajian hukum normatif dan teori argumentasi hukum, sebuah norma hukum harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara prosedural, tetapi juga secara substansial. Jika Pancasila hanya berfungsi sebagai ornamen dalam konsiderans, maka legislasi Indonesia kehilangan kedalaman filosofis dan moralitas publiknya.
Tantangan Sistemik dan Struktural
Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya menyangkut setidaknya tiga faktor. Pertama, absennya metodologi legislasi yang menempatkan Pancasila sebagai kerangka nilai yang operasional. Proses pembentukan hukum lebih difokuskan pada kesesuaian prosedural berdasarkan Naskah Akademik, tetapi tidak ada alat analisis nilai untuk memastikan keselarasan norma dengan Pancasila.
Kedua, lemahnya kapasitas ideologis pembentuk undang-undang. Banyak anggota legislatif maupun penyusun regulasi yang kurang memahami peran Pancasila dalam arsitektur hukum nasional. Pancasila dipahami dalam pengertian sejarah atau politik, tetapi tidak dalam dimensi filsafat hukum dan teori legislasi.
Ketiga, dominasi kepentingan politik dalam pembentukan hukum. Banyak regulasi lahir bukan karena kebutuhan konstitusional atau keadilan publik, tetapi karena dorongan kekuasaan dan tekanan ekonomi-politik. Dalam situasi ini, Pancasila menjadi subordinat dari kalkulasi politik praktis.
