Urgensi Reorientasi Legislasi
Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, kita tidak cukup berhenti pada seremoni dan slogan ideologis. Perlu upaya reorientasi legislasi agar benar-benar berakar pada nilai-nilai dasar Pancasila. Ini menuntut reformulasi menyeluruh dalam proses legislasi nasional.
Pertama, perlu diterapkan analisis nilai berbasis Pancasila dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perumusan masalah, tujuan hukum, hingga evaluasi norma. Pendekatan ini menempatkan Pancasila tidak hanya sebagai konsiderans, tetapi juga sebagai sumber argumentasi substantif. Kedua, harus dikembangkan pedoman legislasi berbasis Pancasila. Ini mencakup indikator nilai dari masing-masing sila, agar setiap peraturan dapat dinilai secara sistematis berdasarkan prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial.
Ketiga, penting untuk memperkuat kapasitas ideologis lembaga legislasi dan badan pembentuk peraturan. Pendidikan legislatif tidak cukup hanya berbasis teknis dan hukum formal, tetapi harus dilengkapi dengan pemahaman filosofi dasar negara. Keempat, perlu keberanian politik untuk menolak regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, meskipun telah memenuhi aspek prosedural. Mahkamah Konstitusi dan lembaga pengujian norma lainnya harus menjadi penjaga nilai, bukan hanya penjaga prosedur.
Menutup Jarak antara Simbol dan Praktik
Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini seharusnya menjadi momen reflektif bagi para pembentuk hukum di semua tingkat. Tidak cukup bagi Pancasila hanya menjadi sumber hukum dalam tataran simbolik. Ia harus hidup dan bekerja dalam setiap norma hukum, dalam semangat dan isi, bukan sekadar kata-kata pembuka. Dalam hukum yang hidup dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan nyawa dari keadilan yang ingin kita wujudkan. Dan jika kita masih setia pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka legislasi kita tidak boleh kehilangan substansi, apalagi kehilangan jiwa.
*) Firdaus Arifin, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
