Pasca Komisi VII menyetujui hasil harmonisasi Revisi UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), pengambilan keputusan tingkat Baleg menjadi tahapan berikutnya. Hasilnya, sembilan fraksi di Baleg menyetujui secara bulat RUU Migas dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yakni RUU Migas untuk diparipurnakan dan ditetapkan menjadi usul insiatif DPR.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Migas, Achmad Baidowi mengatakan Baleg sudah melakukan sinkronisasi dan pemantapan terhadap RUU Migas. Beberapa hal pokok yang mencuat dan disepakati dalam rapat Panja secara garis besar antara lain mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian terhadap UU 22/2001. Dalam konsideran menimbang juga memuat UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.
“Panja berpendapat RUU Migas dapat diusulkan menjadi RUU usul inisiatif DPR,” ujarnya dalam rapat pleno pengambilan keputusan tentang RUU Migas di Komplek Gedung Parlemen, Rabu (6/9/2023).
Anggota Baleg dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Bambang Hermanto mengatakan pada dasarnya RUU Migas diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum akibat putusan MK No.36/PUU-X/2012 tentang pengujian UU 22/2001. Revisi UU 22/2001 itu sebagai bentuk kehadiran negara dalam membenahi tata kelola migas. RUU ini penting untuk segera diundangkan demi tata kelola migas yang berkeadilan.
“Setelah menimbang dari pihak terkait fraksi Golkar menyetujui hasil harmonisasi RUU tentang perubahan kedua atas UU No.22/2001 tentang Migas untuk diproses lebih lanjut,” ujarnya saat membacakan pandangan fraksi partainya.
Baca juga:
- Rampung Diharmonisasi Baleg, RUU Migas Bakal Diambil Keputusan
- RUU Migas Bagian Upaya Benahi Iklim Investasi
- Aspermigas: RUU Migas Belum Mencerminkan Semangat Pasal 33 Konstitusi
Sementara Sodik Mudjahid, anggota Baleg dari Fraksi Gerindra menuturkan, fraksinya menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan RUU Migas. Dia menekankan salah satu hal yang harus diutamakan RUU Migas adalah mandat Pasal 33 UUD 1945. Antara lain menyebut bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Ini catatan penting yang harus ditekankan,” usulnya.
Anggota Baleg dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Rico Sia, mengapresiasi terhadap Baleg dan Komisi VII atas proses harmonisasi RUU Migas. Tercatat berbagai pihak sudah menyampaikan masukan terhadap RUU Migas baik dari Aspermigas, SKK Migas, Dirjen Migas ESDM, dan lainnya.
“Fraksi partai Nasdem menyatakan menerima dan menyetujui untuk dilanjutkan ke paripuna agar RUU Migas menjadi RUU usulan DPR,” ujar legislator daerah pemilihan Papua Barat itu.
Anggota fraksi partai Demokrat, Santoso mengatakan RUU Migas berperan penting bagi perkembangan Indonesia karena sebagai penopang utama pendapatan negara dan mengatur pemenuhan kebutuhan energi domestik. Tantangan yang dihadapi sektor migas seperti penurunan produksi harus ditangani salah satunya melalui evaluasi dan reformasi.
Menurut pria yang juga anggota Komisi III itu, perlu perubahan yang mengarah pada langkah strategis menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan pengelolaan secara transparan serta efisien. “Fraksi partai Demokrat menyetujui hasil harmonisasi RUU Migas untuk dibahas ke tingkat selanjutnya,” ujarnya saat membacakan pandangan fraksinya.
Persetujuan terhadap RUU Migas juga disampaikan perwakilan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saadiah Uluputty. Dia berharap RUU Migas bisa memberi kepastian hukum dan mendorong bangkitnya industri migas nasoional sesuai mandat konstitusi. Secara umum fraksi PKS sepakat dengan substansi RUU Migas karena sudah mengatur secara komprehensif. Hanya ada beberapa catatan antara lain RUU Migas harus mampu menjadi dasar hukum pengelolaan migas nasional yang tidak bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945.
“Kami menyatakan menyetujui draft RUU Migas hasil harmonisasi Baleg DPR untuk dibahas tahap selanjutnya,” tegasnya.
Anggota Baleg dari fraksi PAN, Intan Fauzi menyatakan fraksinya setuju terhadap RUU Migas yang sudah melalui proses harmonisasi Baleg DPR RI. Menurutnya RUU Migas mendesak diselesaikan untuk merformasi tata kelola migas menjadi lebih efisien, transparan, terkendali, dan berkelanjutan.
“Fraksi PAN menyatakan setuju RUU Migas untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya.
Senada, politisi fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Anas Tahir, menyatakan fraksinya setuju terhadap RUU Migas. Salah satu persoalan sektor migas adalah absennya kepastian hukum sehingga tidak menarik minat investor untuk berinvestasi. RUU Migas diharapkan bisa menjadi payung hukum yang kuat.
“Kami berharap revisi UU 22/2001 bisa membenahi tata kelola sektor migas dan memberi kepastian hukum sehingga meningkatkan investasi di hulu migas,” harapnya.
Anggota Baleg dari fraksi PDIP, Sondang Tiar Deborah Tampubolon mengatakan salah satu tujuan negara mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Hal itu diujudkan antara lain dengan penguasaan kekayaan alam oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
“Kami fraksi PDIP menyatakan sikap menyetujui RUU Migas untuk dapat dibahas di tingkat selanjutnya,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, RUU Migas nantinya bakal diparipurnakan untuk ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR. Selanjutnya, RUU Migas bakal diserahkan ke komisi terkait yakni Komisi VII sebagai pihak pengusul untuk kemudian memasuki tahap pembahasan tingkat pertama bersama dengan pemerintah maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
