Menata Kedaulatan Data: Mengakhiri Ilusi Persetujuan
OPINI

Menata Kedaulatan Data: Mengakhiri Ilusi Persetujuan

Pemerintah harus segera membangun lembaga pelindungan data yang independen, menetapkan standar kecukupan yang transparan, dan memastikan bahwa setiap komitmen internasional tidak mengorbankan kepentingan nasional dalam hal keamanan dan privasi data.

•Bacaan 4 Menit
YI
Penulis Opini

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XXIII/2025 terkait transfer data pribadi ke luar negeri mungkin luput dari perhatian publik. Sekalipun menjadi rujukan bagi para praktisi pelindungan data pribadi, tidak ada perdebatan panas di ruang televisi. Namun dalam diam, putusan ini mengoreksi satu asumsi yang selama ini kita anggap benar: bahwa pelindungan data pribadi terutama bergantung pada persetujuan individu.

Yosea Iskandar. Foto: Istimewa
Yosea Iskandar. Foto: Istimewa

Asumsi itu kini runtuh. Mahkamah menolak gagasan bahwa setiap transfer data lintas negara harus bergantung pada persetujuan subjek data. Sekilas, penolakan ini terasa kontraintuitif, berlawanan dengan logika umum. Bukankah kendali individu atas datanya sendiri adalah inti dari pelindungan data? Bukankah “persetujuan” adalah simbol dari kebebasan itu?

Masalahnya, dalam praktiknya, perlahan tapi pasti persetujuan telah semakin kehilangan maknanya. Dalam kehidupan digital sehari-hari, persetujuan bukan lagi keputusan sadar, melainkan refleks. Kita menekan tombol “setuju” bukan karena memahami, tetapi karena ingin segera melanjutkan. Persetujuan telah berubah dari instrumen perlindungan menjadi mekanisme legitimasi, alias cara paling mudah untuk membuat segala sesuatu tampak sah.

Di titik ini, Mahkamah mengambil posisi yang tidak populer, tetapi penting. Ketika semua hal diserahkan kepada persetujuan, maka tidak ada lagi yang benar-benar dilindungi oleh persetujuan. Bergantung sepenuhnya pada persetujuan justru akan menciptakan ilusi perlindungan.

Dalam pandangan penulis, putusan ini, pada dasarnya, memperlihatkan terjadinya pergeseran fondasi pelindungan data di Indonesia. Dari yang selama ini dipahami sebagai hak individual berbasis pilihan, menuju pendekatan yang lebih struktural yang berbasis tata kelola, risiko, dan akuntabilitas.

Pasal 56 UU Pelindungan Data Pribadi sebenarnya sudah dirancang dalam logika tersebut. Transfer data lintas batas tidak berdiri pada satu pilar tunggal. Ia dibangun berlapis: pertama, kesetaraan tingkat pelindungan di negara tujuan; kedua, jaminan perlindungan yang memadai; dan hanya sebagai jalan terakhir, persetujuan individu.

Dengan kata lain, persetujuan bukan fondasi utama. Ia adalah opsi darurat. Ini adalah pesan paling penting dari putusan Mahkamah dan juga yang paling mudah disalahpahami. Selama ini, perdebatan publik sering terjebak dalam dikotomi sederhana: antara melindungi hak individu atau membuka ekonomi digital. Padahal, realitasnya jauh lebih kompleks. Pelindungan data tidak pernah bisa diserahkan sepenuhnya kepada individu, karena individu tidak pernah benar-benar berada dalam posisi yang setara untuk membuat keputusan.

Ketimpangan informasi, kompleksitas teknologi, dan tekanan kebutuhan praktis membuat persetujuan menjadi alat yang rapuh. Menjadikannya sebagai satu-satunya dasar justru berarti membebankan tanggung jawab sistemik kepada pihak yang paling lemah dalam ekosistem tersebut.

Di sinilah konsep kedaulatan data perlu diletakkan kembali pada tempatnya. Kedaulatan data bukan berarti menahan data agar tidak keluar dari wilayah negara. Itu adalah pemahaman lama yang semakin tidak relevan dalam ekonomi digital. Kedaulatan data adalah kemampuan negara untuk menentukan syarat, batas, dan mekanisme ketika data bergerak melampaui yurisdiksinya.

Dengan kata lain, yang penting bukan di mana data berada, tetapi di bawah rezim apa data tersebut dilindungi. Putusan Mahkamah membuka ruang untuk pemahaman ini. Ia menolak pendekatan simplistik yang menjadikan persetujuan sebagai satu-satunya garis pertahanan, dan mendorong pendekatan yang lebih realistis: bahwa pelindungan data adalah persoalan desain sistem, bukan sekadar pilihan individu.

Namun di sinilah persoalan sebenarnya dimulai. Desain hukum yang baik tidak berarti apa-apa tanpa institusi yang mampu menjalankannya. Hingga hari ini, Indonesia belum memiliki lembaga pelindungan data pribadi yang benar-benar operasional dan independen. Padahal, tanpa lembaga tersebut, konsep “kesetaraan tingkat pelindungan” berisiko menjadi sekadar formalitas administratif.

Siapa yang menentukan bahwa suatu negara aman untuk menerima data warga Indonesia? Berdasarkan standar apa? Dengan mekanisme pengawasan seperti apa? Tanpa jawaban yang jelas, kedaulatan data berubah menjadi retorika.

Tantangan ini menjadi semakin nyata dalam konteks global. Di tengah dorongan untuk memperlancar aliran data lintas batas, baik melalui perjanjian perdagangan maupun integrasi ekonomi digital, Indonesia dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Membuka diri terlalu lebar berisiko melemahkan pelindungan. Menutup diri terlalu rapat berisiko menghambat pertumbuhan.

Terkait hal tersebut, Putusan Mahkamah memang belum memberikan jawaban final. Tetapi ia memberikan arah yang jelas: bahwa membuka aliran data tidak harus berarti mengorbankan pelindungan, selama negara memiliki kapasitas untuk mengatur dan mengawasinya.

Masalahnya, kapasitas itu belum sepenuhnya tersedia. Di sektor keuangan, risiko ini bahkan lebih nyata. Data nasabah bukan hanya soal privasi, tetapi juga fondasi bagi pengawasan sistem keuangan. Otoritas seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bergantung pada akses terhadap data untuk menjaga stabilitas. Ketika data bergerak ke luar negeri tanpa kerangka pengawasan yang kuat, yang hilang bukan hanya kerahasiaan individu, tetapi visibilitas negara atas sistem keuangannya sendiri.

Dalam situasi seperti ini, mengandalkan persetujuan sebagai solusi jelas tidak cukup. Persetujuan tidak bisa menjamin keamanan. Ia tidak bisa memastikan akses pengawasan. Ia tidak bisa menggantikan kewajiban negara untuk melindungi.

Putusan Mahkamah telah mengingatkan kita akan hal itu. Namun pengingat saja tidak cukup. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk menindaklanjuti. Pemerintah harus segera membangun lembaga pelindungan data yang independen, menetapkan standar kecukupan yang transparan, dan memastikan bahwa setiap komitmen internasional tidak mengorbankan kepentingan nasional.

Jika tidak, maka kita hanya mengganti satu ilusi dengan ilusi lainnya. Kita meninggalkan ilusi bahwa persetujuan dapat melindungi, tetapi gagal membangun sistem yang benar-benar mampu melakukannya. Pada akhirnya, pelindungan data bukan soal memberikan lebih banyak pilihan kepada individu, tetapi memastikan bahwa individu tidak harus menanggung seluruh risiko dari sistem yang tidak mereka kendalikan.

Kedaulatan data menemukan makna sejatinya bukan pada sekadar kata "setuju", melainkan pada kemampuan negara untuk menjamin perlindungan individu, bahkan ketika mereka tidak sepenuhnya memahami persetujuan yang diberikan. Uji coba atas pendekatan ini kini telah tiba, sebagaimana diberitakan Kompas, dengan adanya kesepakatan transfer data konsumen Indonesia sebagai bagian dari perjanjian antara Indonesia dan Amerika Serikat

Pada akhirnya, kedaulatan data yang sejati berakar pada kapasitas negara untuk merancang dan mengimplementasikan sistem perlindungan komprehensif, memastikan bahwa individu tetap terlindungi, terlepas dari apakah mereka memahami atau mengendalikan sepenuhnya perjalanan data pribadi mereka. Ini menuntut pembentukan lembaga perlindungan data independen yang kuat, penetapan standar yang transparan, dan komitmen untuk memastikan bahwa perjanjian internasional tidak mengorbankan kepentingan nasional dalam hal keamanan dan privasi data.

 

*) Yosea Iskandar, Praktisi Hukum Perbankan

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

data pribadipelindungan data pribadidata nasabah
Yosea Iskandar

Praktisi Hukum Perbankan

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info