Lex Digitalis dalam Regulasi Pelindungan Anak di Ruang Digital
OPINI

Lex Digitalis dalam Regulasi Pelindungan Anak di Ruang Digital

Terlepas dari tantangan, Permenkomdigi 9/2026 menandai lompatan besar dalam pelindungan anak di ruang digital. Diperlukan regulasi yang tegas, arsitektur yang melindungi, dan kesadaran kolektif bahwa di balik layar gawai, ada generasi yang sedang tumbuh dan mereka berhak tumbuh tanpa cemas.

•Bacaan 7 Menit
DB
Penulis Opini

Pemerintah melalui Menkomdigi telah resmi menerbitkan regulasi pelindungan anak di ruang digital yang mulai berlaku pada 28 Maret 2026. Regulasi ini menjadi yang kedua di dunia setelah Australia dengan pembatasan akses media sosial untuk anak. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 (Permenkomdigi 9/2026) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi ini menandai kesadaran dan hadirnya negara terkait urgensi pelindungan anak di ruang digital. Terlebih, disrupsi teknologi dan revolusi Artificial Intelligence (AI) secara faktual telah mengubah secara fundamental paradigma sosiologis dan yuridis.

Hukumonline
Hukumonline

Permenkomdigi ini hadir di tengah kegelisahan global tentang dampak teknologi terhadap generasi muda. Jonathan Haidt dalam bukunya The Anxious Generation (2024) menguraikan lonjakan gangguan kesehatan mental di kalangan remaja yang berkorelasi dengan pergeseran dari play-based childhood menuju phone-based childhood sejak awal 2010. Indonesia tentu memiliki kekhawatiran serupa yang mendorong Pemerintah menyusun kerangka hukum yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengintervensi arsitektur teknologi itu sendiri. Bagaimana peran Mazhab Technology Jurisprudence dalam memaknai pelindungan anak di ruang digital. Bagaimana pula penerapan Permenkomdigi 9/2026 dikaitkan dengan konsep Lex Digitalis dan tantangannya dalam era revolusi AI.

Mazhab Technology Jurisprudence dalam Pelindungan Anak di Ruang Digital

Lawrence Lessig melalui karyanya Code and Other Laws of Cyberspace (1999), memperkenalkan gagasan revolusioner bahwa di era digital, arsitektur teknologi atau "code" berfungsi sebagai pengatur perilaku yang setara, bahkan lebih kuat dari hukum itu sendiri. Lessig mengklaim empat modalitas pengaturan yaitu hukum (law); norma-norma sosial (social norms); pasar (market); dan arsitektur (architecture). Dalam ruang digital, yang dimaksud arsitektur adalah kode komputer, perangkat lunak, dan protokol yang menentukan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan pengguna (user).

Pemikiran Lessig mengajak kita melihat hukum digital bukan sekadar tekstual normatif yang netral, melainkan produk teknis yang sarat muatan nilai. Pemerintah yang mewajibkan adanya verifikasi usia atau pengendalian teknologi oleh orang tua (tech-control), merupakan negara yang sedang mengintervensi arsitektur teknologi untuk mewujudkan tujuan pelindungan anak. Permenkomdigi 9/2026 secara kondisi logis yuridis adalah anti tesis konsep "code is law", dimana hukumlah yang membentuk kode algoritma. Beberapa norma utama yang memuat intervensi Pemerintah terhadap arsitektur teknologi dalam pelindungan anak yaitu:

  1. Pasal 7 Permenkomdigi 9/2006 adalah wujud dari Prinsip Mandatory Age Assurance Technology. Norma ini mengatur kewajiban menyediakan mekanisme verifikasi pengguna anak melalui langkah teknis dan operasional, serta dimungkinkannya penggunaan teknologi yang dikembangkan sendiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga, merupakan intervensi langsung terhadap desain sistem elektronik. Negara tidak lagi puas dengan imbauan normatif, tetapi menuntut perubahan pada arsitektur teknologi itu sendiri. Pasal 7 ayat (7) Permenkomdigi 9/2006 bahkan memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menetapkan teknologi yang dinilai andal, sebagai bentuk legitimasi negara terhadap kode algoritma tertentu.
  2. Pasal 7 Permenkomdigi 9/2006 adalah wujud dari Prinsip Parental Control Technology. Norma ini mengatur kewajiban menyediakan teknologi kontrol orang tua untuk memberikan persetujuan atas kontak anak dengan orang tidak dikenal, dimana hukum memaksa produsen teknologi untuk menyisipkan "rem tangan" dalam desain produk mereka. Suatu implementasi konkrit bagaimana nilai-nilai pelindungan anak diterjemahkan ke dalam baris-baris kode algoritma.
  3. Pasal 26 Permenkomdigi 9/2026 adalah wujud dari Prinsip Safety by Design dan Privacy by Design. Norma ini mengatur kewajiban evaluasi terhadap desain keamanan dan desain privasi menegaskan bahwa pelindungan anak harus terintegrasi sejak awal perancangan produk, bukan di akhir produk aplikasi. Pengaturan ini sejalan dengan pemikiran Lessig bahwa arsitektur algoritma adalah instrumen pengaturan yang paling efektif.

Lessig mengingatkan kita bahwa kode algoritma tidak netral. Ketika Pemerintah menetapkan teknologi tertentu sebagai "andal", di situ melekat kekuasaan untuk menentukan batasan-batasan teknologi yang kemudian menjadi hukum baru bagi pengguna. Karenanya, transparansi dan partisipasi publik dalam penetapan standar teknis menjadi keniscayaan.

Konsep Lex Digitalis dalam Penerapan Permenkomdigi 9/2026

Jonathan Haidt seorang pakar psikolog sosial dari New York University, dalam bukunya yang monumental berjudul The Anxious Generation (2024) menyajikan riset komprehensif tentang krisis kesehatan mental generasi Z. Haidt mengidentifikasi 2 faktor utama penurunan play-based childhood (masa kanak-kanak berbasis permainan bebas) dan peningkatan phone-based childhood (masa kanak-kanak berbasis ponsel). Haidt menunjukkan ketika media sosial dan ponsel pintar (smartphone) menjadi dominan sejak 2010-2015, telah ditemui tingkat depresi; kecemasan; dan perilaku menyakiti diri sendiri melonjak drastis terutama pada remaja perempuan.

media sosialdigitalplatform digitalperlindungan anak
Danrivanto Budhijanto
Danrivanto Budhijanto

Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info