Ada rumah dengan banyak pintu, tetapi setiap pintu justru menjauhkan tamu dari ruang utama. Begitulah kira-kira yang terjadi dengan Putusan MK No. 156/PUU-XXII/2024 perihal uji materil, salah satunya, Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. MK mengukuhkan kewajiban rekomendasi Majelis Kehormatan Profesi (MKP) dalam sengketa medis.

Pasal a quo berkenaan dengan pertanggungjawaban perdata Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang hanya mungkin bila didasarkan pada rekomendasi MKP (Kompas, 20/1/2026). Di sinilah kelindan masalah bermula.
Pertama, dalam konteks sengketa medis, Pasal 308 ayat (4) UU Kesehatan membatasi hanya Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau kuasanya saja yang dapat mengajukan permohonan rekomendasi MKP. Bila abai, pasien atau pihak yang dirugikan menjadi tak berdaya. Itu berarti pasien tersisih dari prosedur ini.
Lalu, kebuntuan bisa terjadi seperti yang dialami oleh Pemohon Putusan MK a quo. Perkara yang diajukannya di tingkat banding kemudian dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena ketiadaan rekomendasi MKP.
Kedua, MK menyatakan bahwa kewajiban rekomendasi MKP bukan termasuk ranah dari pro-justitia. Ia ditempatkan sebagai scientific-professional gatekeeping. MK memberikan definisinya, yakni proses penyaringan awal untuk memastikan tindakan praktik keprofesian telah berbasis kompetensi keilmuan.
Sayangnya, MK tidak begitu jelas menempatkan rekomendasi MKP dalam sistem peradilan perdata kita. Ia menyisakan pertanyaan mendasar. Apakah sebagai prasyarat untuk melakukan gugatan keperdataan ke pengadilan? Sebenarnya hal ini tidak asing sebab dalam perselisihan hubungan industrial, proses bipartit-tripartit menjadi prasyarat sebelum ke pengadilan.
Atau apakah sekedar sebagai alat bukti yang menjadikan rekomendasi MKP sebagai akta otentik yang sempurna dan menentukan? Bila memang alat bukti, maka ia ada hilir. Bila gatekeeping, seperti kata MK,ia ada di hulu.

















