Kegiatan Dialog Para Pemangku Kepentingan yang mengupas isu Smart Economy untuk "Mencari Kunci Pemulihan Ekonomi di masa Pandemi" telah berlangsung pada Rabu (2/6)-Kamis (3/6). Kegiatan ini bertujuan mencari solusi yang tepat untuk memulihkan perekonomian melalui kebangkitan UMKM yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Director Smart City Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Yudhistira Nugraha menyampaikan pemulihan ekonomi melalui digitalisasi merupakan salah satu upaya yang harus dijalankan. Dia menjelaskan melalui program digitalisasi Smart City masyarakat khususnya UMKM dapat berkontribusi konkret dalam bertahan pada pandemic Covid-19.
“Bicara Smart City, bicara smart economy ini bukan selalu berkaitan e-commerce dan sebagainya. Dalam konteks pandemi Covid pemerintah harus jadi problem solver dalam memulihkan perekonomian. Ada yang sifatnya jangka panjang, bicara bagaimana smartcity bisa beri kontribusi konkret, smartcity masih relevan dalam menangani perekonomian saat pandemi. Salah satu konteksnya, bicara smartcity, bicara digital transformation. Ini momentum baik untuk ubah mindset cara berbikir tidak hanya dealing with problem tapi ubah cara transaksi untuk bertahan untuk lakukan live breakthrough,” jelas Yudhistira.
Dia menjelaskan terdapat empat aspek yang menjadi fokus Smart City yaitu tata ruang (space), kesejahteraan (welfare), bisnis (business) dan tata pemerintahan (government). Yudhistira menekankan melalui Smart City pelayanan pemerintah terhadap masyarakat lebih efesien. “Approach yang kami lakukan dengan pendekatan kolaborasi dengan pemerintah sebagai kolaborator dan masyarakat sebagai co-operation,” jelas Yudhistira. (Baca: Mengubah Dampak Negatif Covid-19 Jadi Peluang bagi UMKM Lewat Digitalisasi)
Sebelumnya, Direktur Eksekutif, Next Policy, Fithra Faishal Hastiadi menyampaikan pandemi Covid-19 yang berlangsung setahun lebih menekan perekonomian nasional. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi sektor paling terpukul akibat pandemi ini dibandingkan usaha skala besar. Hal ini karena kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat secara langsung untuk pencegahan Covid-19 belum siap diantisipasi UMKM. Alhasil, sebagian besar UMKM berhenti beroperasi hingga gulung tikar.
Sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, UMKM diimbau memanfaatkan teknologi digital untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Layanan transaksi secara online dapat menghubungkan antara UMKM dengan konsumen tanpa kontak fisik. Melalui digitalisasi tersebut juga diharapkan kegiatan perekonomian masyarakat kembali pulih.
“Sektor ICT (Information, Communication and Technology) meningkat 100 persen. Mereka bukan buntung saat pandemi tapi untung. UMKM yang survive, mereka yang masuk ke ekonomi digital. Ini bagian proses bisnis mereka engage ke ICT,” jelas Fithra.
Fithra menyampaikan pandemi Covid-19 menyebabkan pemutusan hubungan kerja sehingga sebagian besar pekerja beralih kepada sektor usaha informal. Namun, sektor usaha tersebut sebagian besar berkategori skala ultra mikro. Kondisi tersebut tentunya memiliki kerentanan karena daya tahan yang rendah. Namun, terdapat peluang bagi pelaku usaha tersebut agar bertahan dengan memanfaatkan teknologi digital.
“Banyak pekerja masuk informal sektor. Ada perkembangan luar biasa signifikan dari sektor ultra mikro. Ini bukan sesuatu yang baik karena banyak pekerja yang tergeser, mereka terpaksa masuk ultra mikro. Tapi tentu ada peluang, harus dijaga agar mereka bisa survive. Karakteristik saat ini bisa jadi ultramikro bisa saja hilang tahun depan, namun ada peluang untuk bisa menikmati dari pandemi ini,” jelas Fithra.
Dia optimisits memasuki masa kebiasaan baru (new normal) pelaku UMKM dapat bertahan karena mampu beradaptasi dengan teknologi khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta. Menurutnya, pelaku UMKM sudah mulai menerapkan teknologi digital. Dia mendorong agar pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital untuk kegiatan produktif. “Saya relative optimis, orang Indonesia secara umum sudah menggunakan internet masalanya mereka enggak gunakan internet untuk kegiatan positif. PR-nya di situ,” jelas Fithra.
Sementara itu, Direktur Eksekutif, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menyampaikan kondisi UMKM di Indonesia sebagian besar termasuk sektor perdagangan. Menurutnya, sektor tersebut memiliki kerentanan lebih besar dibandingkan manufaktur saat pandemi Covid-19. Akibatnya, saat pandemi Covid-19, sebagian besar UMKM harus berhenti usahanya.
Dia juga menjelaskan sebagian kecil UMKM baru memanfaatkan teknologi digital. Kondisi tersebut berbeda dibandingkan dengan usaha skala besar yang lebih adaptif. “UMKM saat Covid sangat sensitif. Usaha besar justru lebih beradaptasi dengan teknologi sementara mikro hanya 30 persen,” jelas Tauhid.
Selain itu, kondisi ini diperparah dengan minimnya UMKM yang memanfaatkan bantuan pemerintah. Untuk itu, dia mendorong agar UMKM memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan usaha tidak hanya untuk bertransaksi tetapi juga mendapatkan informasi bantuan pemerintah serta pemerolehan pendanaan usaha.
“Bagaimana memanfaatkan e-commerce. Kolaborasi jadi sesuatu yang penting. Tapi perlu diingatkan ada keberpihakan yang pemerintah bisa lakukan. Penting juga mereka yang dari non-bankable jadi bankable atau punya klaster sendiri sehingga mereka terakses dengan financial source. Penting bagi ultra mikro ada pinjaman Rp 1-2 juta mereka tidak mampu bayar ini berat bagi mereka untuk kembalikan yang justru memperlambat pemulihan,” jelas Tauhid.
Praktisi Eksportir ke 43 Negara dan pemilik Nancy Craft Co., Regina Kindangen mengatakan perlu terhadap dukungan pemerintah untuk menyerap produk UMKM. Dia menjelaskan UMKM memiliki serapan tenaga kerja yang tinggi sehingga penting bagi pemerintah untuk membantu pelaku usaha menghadapi pandemi Covid-19.
“Beberapa action yang bisa dilakukan yaitu dukungan pemda, BUMD untuk penyerapan produk UMKM. Kemudian, mempopulerkan digitalisasi ke kalangan UMKM agar bisa go-online ke seluruh Indonesia. Lalu, pelatihan dan pendampingan untuk menaikan kapasitas dan kualitas produk hasil UMKM agar siap pasca-pandemi,” jelas Regina.
