Mendorong Pembentukan Pansus Angket untuk Kasus Djoko Tjandra
Mendorong Pembentukan Pansus Angket untuk Kasus Djoko Tjandra
Utama

Mendorong Pembentukan Pansus Angket untuk Kasus Djoko Tjandra

Komisi IIII disarankan perlu terlebih dulu secara gabungan menggelar rapat dengan Polri, Kejaksaan, Kemenkumham. Atau untuk mengembalikan martabat dan kewibawaan sistem hukum, perlu Tim Bersama mengambil sejumlah langkah untuk menyelidiki pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab di semua institusi terkait.

Oleh:
Rofiq Hidayat
Bacaan 2 Menit

Dalam kasus Djoko Tjandra, tiga jenderal polri terpaksa menelan “pil pahit” Yakni pencopotan dari jabatannya. Ketiga jenderal itu antara lain Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo yang menerbitkan surat jalan bagi Djoko Tjandra. Kemudian Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte lantaran melanggar kode etik. Terakhir, Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Slamet Wiwoho

Dibantu pihak berwenang?

Terpisah, Koordinator Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz melihat mudahnya Djoko Tjandra mendapat akses layanan publik hingga keluar masuk Indonesia bukan tak mungkin dibantu pihak berwenang. Hal ini rerbukti dicopotnya tiga jenderal polisi itu. Meski begitu, kata Donal, perlunya mendorong agar DPR menjadi pihak yang dapat melakukan tindakan dalam merespon masalah Djoko Tjandra.

Baginya DPR memiliki hak dalam melakukan penyelidikan berupa hak angkat. Nah hak angket pun pernah ditempuh DPR terhadap sejumlah kasus besar. Seperti skandal dana talangan bank Century dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Namun saat ini, kata Donal, belum ada pertanda yang menunjukkan DPR bakal menggunakan hak angket untuk menyelidiki kasus Djoko Tjandra ini.

Donal mendorong DPR menggunakan hak angketnya dalam situasi institusi penegak hukum tak berdaya menghadapi seorang Djoko Tjandra. Sebab, beberapa tahun silam, DPR membentuk hak angket bagi KPK. Karenanya, dalam kasus terpidana buron dalam pelarian sejak 2010 itu pun mesti dibentuk Pansus Angket. “Karena itu, ICW mendesak DPR menggunakan hak angket dalam kasus Joko Tjandra terhadap Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Anggota Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) Liza Farihah mengatakan mengembalikan martabat dan kewibawaan sistem hukum di Indonesia perlu diambil sejumlah langkah. Seperti kasus Djoko Tjandra beserta oknum aparat penegak hukum yang terlibat harus diungkap secara menyeluruh dengan menyelidiki pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab di semua institusi terkait.

“Kasus ini sangat menciderai upaya pemberantasan korupsi dan memperburuk citra penegakan hukum di Indonesia. Seorang buronan bisa keluar dan masuk wilayah Indonesia dan difasilitasi oleh oknum penegak hukum,” ujarnya.

Liza yang juga menjabat Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Indepedensi Peradilan Indonesia (LeIP) ini berpendapat keharusan Presiden membentuk Tim Bersama yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Tujuannya untuk menyelidiki dan memproses berdasarkan hukum pidana yang berlaku setiap aparat institusi pemerintah dan penegak hukum yang membantu pelarian Djoko Tjandra. 

Tags:

Berita Terkait