“Saya pikir temuan ICW ini menjadi evaluasi misalnya KPK, Kejaksaan maupun kepolisian untuk saling berkoordinasi, bagaimana cara mencegah korupsi yang lebih efektif,” kata Yudi.
Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menilai, peningkatan jumlah kasus korupsi tahun 2023 berdasarkan laporan ICW tersebut terjadi karena banyak faktor, termasuk juga keberanian masyarakat untuk melapor, dan tindak lanjut dari penegak hukum.
Namun, di satu sisi, kata dia, kenaikan jumlah pengusutan kasus korupsi tersebut tentu memprihatinkan. Artinya, pencegahan korupsi yang dilakukan terkait pembangunan sistem belum begitu sukses.
“Begitu juga dengan integritas orang dan terakhir efek jera bagi para koruptor,” ujarnya.
Yudi yang kini berkarir sebagai ASN Polri ini mengatakan, untuk menyikapi naiknya angka kasus korupsi tersebut, semua pihak harus kembali fokus dalam masalah pemberantasan korupsi, karena saling terkait satu dengan yang lainnya.
“Memang secara kuantitas naik, tentu secara kualitas seperti apa, modusnya bagaimana, kemudian jumlah korupsinya sebesar apa kerugian negaranya,” kata Yudi.
Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK itu menekankan evaluasi khusus terkait penindakan tindak pidana korupsi harus dibuat efek jera bagi para koruptor, dengan memberikan hukuman maksimal sesuai ancaman korupsi yang dilakukannya.
Selain itu, kata dia, perlu ada aturan baru setelah Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak bagi warga binaan yang dicabut oleh Mahkamah Agung (MA), agar narapidana korupsi yang kooperatif atau menjadi justice collaborator (JC) yang bisa mendapat remisi.
“Kemudian ada pekerjaan rumah lagi, yaitu undang-undang perampasan aset yang belum disetujui sampai saat ini,” kata Yudi.
