Pemerintah berperan penting menangani penyebaran wabah Covid-19 yang semakin masif. Melalui kebijakan yang diterbitkan, Presiden dan jajarannya telah melakukan berbagai upaya menanggulangi dan menekan jatuhnya korban dampak pandemi Covid-19. Namun, lembaga eksekutif tidak bisa sendirian menjalankan tugas itu, butuh dukungan parlemen guna mempercepat penanganan Covid-19.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan Pasal 20A ayat (1) UUD RI 1945 menjelaskan ada 3 fungsi DPR yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dari tiga fungsi DPR itu, Timboel menilai yang layak untuk diprioritaskan sekarang dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 yakni fungsi anggaran dan pengawasan.
Dari pemberitaan di media, Timboel melihat DPR masih menjalankan fungsi legislasinya, salah satunya membahas RUU Cipta Kerja, RUU Omnibus Law yang tergolong kontroversial dan kerap mendapat penolakan dari kalangan buruh. “Parlemen saat ini tidak fokus pada fungsi pengawasan dan anggaran. Malah fokus melakukan fungsi legislasi yaitu membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang menjadi kontroversi di masyarakat, yang memicu buruh mau berdemo di tanggal 30 April 2020,” kata Timboel ketika dikonfirmasi, Senin (20/4/2020).
Baca Juga: DPR Diminta Fokus Bantu Tangani Covid-19
Timboel menegaskan DPR seharusnya bijak dan memprioritaskan fungsi anggaran dan pengawasan. Sedikitnya ada 7 persoalan besar yang perlu disikapi DPR. Pertama, ada perbedaan antara IDI dan pemerintah terkait jumlah data meninggal karena Covid-19 dimana data IDI lebih banyak daripada pemerintah. DPR seharusnya bisa melakukan fungsi pengawasan dengan menelusuri persoalan ini dan mencari solusinya.
Kedua, kurangnya alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis menjadi persoalan yang serius. Tidak sedikit jumlah tenaga medis yang terpapar, bahkan sampai meninggal. Menyikapi masalah ini DPR dapat berperan untuk mendesak pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan yang memproduksi APD, sehingga produksinya bisa cepat dan harganya terjangkau.
Ketiga, penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta dan beberapa daerah lain, tapi sampai sekarang relatif belum mampu menekan penyebaran Covid-19 terutama di Ibukota. Menurut Timboel, hal ini disebabkan masih ada buruh yang bekerja pada perusahaan yang bergerak pada 11 bidang usaha yang dibolehkan beroperasi selama PSBB.
“Begitu pula persoalan ojek daring yang menimbulkan persoalan karena ada perbedaan pengaturan antara Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Perhubungan,” bebernya.
Keempat, kartu prakerja belum berjalan, padahal korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak Covid-19 jumlahnya semakin meningkat. Timboel, jumlahnya semakin meningkat. Timboel mengkritik prosedur yang berbelit bagi korban PHK untuk mendapat kartu prakerja antara lain tes dan pelatihan yang sifatnya wajib. “DPR seharusnya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kartu prakerja tersebut, misalnya meminta pemerintah menyederhanakan prosedur dengan menghapus tes dan memperjelas persyaratannya,” usulnya.
Kelima, pemerintah berencana memberikan bantuan berupa kartu prakerja dengan manfaat berupa uang Rp600 ribu untuk 4 bulan. Program lain yang serupa yakni keluarga harapan (PKH) untuk rakyat miskin manfaatnya berbeda yakni uang Rp600 ribu selama 3 bulan. “DPR seharusnya tidak membiarkan perbedaan manfaat program ini karena masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk menghadapi Covid-19 bisa jadi lebih dari 3 bulan.”
Keenam, pemerintah hanya memberikan insentif PPh21 untuk pekerja di sektor pengolahan. Padahal pandemi Covid-19 berdampak ke seluruh sektor. DPR perlu bersuara agar pemerintah menerapkan insentif ini untuk seluruh sektor usaha. Ketujuh, DPR harus mengawasi alokasi dana yang digulirkan pemerintah untuk stimulus menghadapi pandemi Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun. DPR harus mengetahui rincian anggaran ini dan memiliki perhitungan sendiri untuk mengkritisi penggunaan anggaran dana tersebut agar tepat sasaran dan sesuai peruntukan.
“DPR harus menghentikan pelaksanaan fungsi legislasi, saat ini yang paling penting fokus pada fungsi anggaran dan pengawasan,” tegas Timboel.
Baca Juga: Baleg DPR Tak Menargetkan Penyelesaian RUU Cipta Kerja
Dengar aspirasi publik
Manajer Kampanye Pangan-Air-Ekosistem Esensial Walhi, Wahyu Perdana, melihat sampai Senin (20/4/2020), DPR masih membahas RUU Cipta Kerja. Dia mengingatkan DPR untuk mendengarkan aspirasi publik agar pembahasan RUU Cipta Kerja dihentikan sementara. Pembahasan RUU Cipta Kerja ini oleh DPR, menurut Wahyu cacat karena substansinya menabrak prinsip banyak peraturan perundang-undangan, mengabaikan HAM, dan mengancam lingkungan hidup.
“RUU ini lebih tepat disebut ‘karpet merah bagi korporasi’, tidak sesuai dengan judul Cipta Kerja,” katanya.
Selain itu Wahyu menilai RUU Cipta Kerja sejak awal catat prosedur, tidak partisipatif dan tertutup. Keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas RUU Cipta Kerja melanggar prosedur formal legislasi. Mengacu Pasal 151 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib yang disahkan 2 April 2020, Wahyu mengatakan pembahasan RUU dalam Panja dilakukan setelah rapat kerja (raker) antara komisi, gabungan komisi, Baleg, panitia khusus, atau badan anggaran bersama menteri yang mewakili Presiden.
Lebih lanjut Wahyu menyebut Pasal 154 ayat (1) Tatib DPR mengatur raker membahas seluruh materi RUU sesuai daftar intentarisasi masalah (DIM) dari setiap fraksi di DPR atau DPD. Selain itu, Pasal 156 ayat (1) Tatib DPR menegaskan raker menyelenggarakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk mendapatkan masukan terhadap RUU yang dibahas.
Wahyu mencatat raker pertama DPR yaitu Selasa (14/4), dengan agenda kesepakatan untuk penjadwalan penyusunan dan penyerahan DIM RUU Cipta Kerja. Tapi dalam raker itu pimpinan langsung membentuk panja. “Melihat substansi dan proses pembentukannya, RUU Cipta Kerja tidak pantas dibahas,” katanya.
















