Publik ingat betul dengan putusan Mahkamah Konstitusi Putusan No. 25/PUU-XIV/2016 yang menerima pengujian materil terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. Putusan tersebut menyatakan frasa ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Mengutip dari artikel pengajar ilmu hukum Universitas Bina Nusantara, Vidya Prahassacitta berpandangan secara historis ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 ditujukan kepada subjek yang merupakan seorang pegawai negeri sipil atau pejabat publik yang memiliki kekuasaan, kendatipun UU Tipikor dan perubahannya tidak secara tegas menyatakan demikian.
Baginya, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memiliki tiga unsur. Pertama, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Kedua, melawan hukum. Ketiga, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Nah, perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut berupa perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menggunakan sarana melawan hukum tanpa perlu dibuktikan apakah dari perbuatannya tersebut timbul kerugian keangan atau benar-benar merugikan perekonomian negara.
Pasal tersebut sejatinya delik formil karena perbuatannya yang hendak dipidana merupakan manifestasi dari perbuatan seorang pengawai negeri atau kedudukan seorang pejabat publik yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara tidak patut dengan segala akibat hukumnya.
Sedangkan Pasal 3 UU Tipikor memiliki tiga unsur. Pertama, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Kedua, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Ketiga, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dari rumusan deliknya, Pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu.
Perempuan yang meraih gelar doktor ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu menilai, dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 perlu mempertimbangkan adanya kesengajaan dan kausalitas antara subjek tindak pidana, unsur melawan hukum dan unsur memperkaya sendiri atau orang lain. Sebaliknya, bila tidak dapat dibuktikan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.
Sebagaimana diketahui, kasus yang menjerat Karen merupakan kedua kalinya. Kasus pertama, Karen tersandung perkara hukum dugaan korupsi. Pertengahan 2019, Karen diganjar vonis 8 tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan karena dinilai terbukti dalam kasus investasi blok Baser Manta Gummy (BMG) di Australia. Tapi setelah mendekam di balik jeruji besi selama 1,5 tahun, Karen dinyatakan lepas dari segala tuntutan berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Sedangkan kedua, kasus dugaan korupsi pengadaan Luquiefied Natural Gas (LNG) di Pertamina tahun 2011-2021 yang sedang berproses di KPK.
