E-litigasi merupakan perluasan dari e-court yang tidak hanya menyediakan layanan administrasi secara elektronik tetapi juga seluruh tahapan persidangan. Definisi e-litigasi tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik (Perma/1/2019): “Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Pada intinya E-litigasi adalah proses beracara di persidangan tanpa harus bertatap muka langsung dan datang ke kantor Pengadilan”.
Dalam sistem peradilan secara elektronik (e-court), apabila proses mediasi gagal mencapai perdamaian, persidangan dilanjutkan menjadi pemeriksaan pokok perkara secara elektronik. Ada ketentuan bahwa kedua pihak yang berperkara harus menyetujui untuk melanjutkan persidangan secara elektronik atau e-litigasi. Saat ini e-litigasi sudah bisa dilaksanakan di seluruh pengadilan Indonesia sejak tahun 2020 yang juga merujuk Perma/1/2019.
Baca juga:
- Tata Cara Persidangan Jarak Jauh
- Regulasi Baru E-Court Pengadilan: Era Baru Pengurusan dan Pemberesan Kepailitan
Sistem peradilan elektronik ini sudah berjalan hampir empat tahun dengan secara langsung mewadahi pelaksanaan proses persidangan. Sistem ini memuat dokumen persidangan (gugatan, permohonan, persetujuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan), pembuktian, dan pengucapan putusan secara elektronik. Berperkara melalui e-court diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan empat lembaga peradilan di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer). Sistem ini banyak memberi manfaat baik untuk pengadilan maupun pencari keadilan termasuk advokat yang mewakilinya.
Persidangan perkara perdata melalui e-litigasi adalah bentuk inovasi lebih luas yang tidak hanya terbatas melakukan administrasi pelayanan publik pengadilan. E-litigasi ini memiliki potensi dikembangkan lebih jauh lagi yang akan sangat memudahkan Mahkamah Agung. Namun, tetap ada tantangan di balik keseluruhan e-litigasi sebagai terobosan baru bagi peradilan Indonesia.
Potensi yang ada dalam pelaksanaan persidangan elektronik yaitu meminimalisasi interaksi fisik dalam pelayanan publik. Adanya pendaftaran melalui e-court membuat pihak yang mendaftar perkara tidak perlu ke pengadilan. Cukup menggunakan aplikasi e-court, pengelolaan perkara lebih transparan dan akuntabel. Maksud dari transparan dan akuntabel adalah data yang diunggah tidak akan hilang, data yang telah dikirimkan lebih mudah disusun dalam arsip sesuai jenis perkaranya, sedan memotong waktu serta biaya persidangan secara signifikan. Ini semua terjadi dengan menghapus sidang fisik untuk pertukaran dokumen sehingga memungkinkan penghematan penggunaan kertas secara signifikan.
Selanjutnya e-litigasi memiliki potensi yang layak dikembangkan yaitu perlindungan data bagi para pihak yang tersimpan selamanya dan mencegah berkas hilang atau rusak. Keterbukaan dan transparansi sistem peradilan akan mencegah praktik korupsi sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan. Biaya e-court sangat membantu semua kalangan yaitu akses pendaftaran sederhana, biaya minim, dan cepat. Penerapan e-litigasi ini menjadi Solusi pelayanan peradilan yang praktis dan efektif berbasis kemajuan teknologi informasi.
