Sementara itu, Indonesia pengaturan perlindungan data masih tersebar dalam berbagai regulasi dan belum komprehensif. Iqsan mencontohkan perlindungan data pada Peraturan Pemerintah (PP) 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam aturan tersebut, Iqsan menjelaskan bahwa data crossborder data flow (CBDF) masih belum jelas pengaturannya.
“Contohnya PP 80/2019 tentang E-Commerce di situ aturan perlindungan data pribadinya bagus, nah ada satu pasal yang bahas mengenai e-commerce ke luar negeri yang bilang tidak boleh kirim ke luar negeri kecuali di negara tersebut memiliki regulasi perlindungan data pribadi yang setara dengan Indonesia, namun data yang layak adequate belum ditentukan hingga saat ini,” ungkap Iqsan.
Sehingga, Iqsan menekankan pentingya regulasi yang komprehensif mengenai lalu lintas data. Setidaknya, aturan tersebut menerapkan prinsip-prinsip best practices, interoperable dengan negara lain serta mengadopsi kondisi nasional.
Analis Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Kominfo, Ulfa Diah Susanti, menjelaskan persoalan pengaturan pada CBDF dan DFFT berhubungan dengan pengelolaan data pribadi dan sensitif. Berbagai negara memiliki kepentingan masing-masing dalam pengaturan transfer data. Pada Indonesia, terdapat berbagai pengaturan data berdasarkan masing-masing sektor. Hal tersebut menjadi persoalan dalam harmonisasi pengaturan pengelolaan data.
“Jadi lingkup transfer data ini jadi bagian dari pemrosesan data pribadi. Ketika bicara transfer data tetap disambungkan dengan perwujudan pengejahwantahan untuk memberi respect tertinggi pada hak-hak warga negara. Ini pendekatan pada aspek regulasi Indonesia,” ungkap Ulfa dalam acara Hukumonline International Law Webinar Series dengan topik "The Practice of Data Free Flow With Trust in the Context of Digital Economy Transformation in Indonesia” pada Kamis (28/7).
Selain itu, Ulfa menjelaskan pemerintah akan mengatur pengelolaan data dengan menggunakan prinsip penerapan terbaik atau best practice yang disesuaikan dengan karakteristik nasional. Prinsip-prinsip yang dapat diadopsi dalam pengelolaan data khususnya akuntabilitas. “Prinsip ini bisa mendorong agar organisasi menerapkan kepatuhan (pengelolaan data),” jelas Ulfa.
Pada Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi, transfer data yang merupakan data pribadi dilakukan dengan opsi pengaturan khusus seperti kesetaraan level UU PDP antarnegara, perjanjian internasional, kontrak antara pengendali data pribadi. “Ketiga opsi itu harus disertai dengan subject data consent,” ungkap Ulfa.
















