Data merupakan aspek yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi digital saat ini. Bentuk-bentuk data antara lain informasi transaksi pada e-commerce, identitas konsumen dan informasi lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi. Arus lalu lintas data tidak hanya bersifat domestik tapi juga lintas batas. Kondisi tersebut tentunya menimbulkan risiko terhadap penyalahgunaan hingga pencurian data.
Partner Assegaf Hamzah and Partner (AHP) Law Firm, Muhammad Iqsan Sirie, mengungkapkan lalu lintas data terjadi karena terdapat nilai ekonomi yang tinggi di tengah transformasi digital.
“Karena arus data ini sangat berguna penting sekali. Data flow itu merupakan bahan bakar seperti minyak atau bensin agar (ekonomi) berjalan, berkembang. Kalau ada produk atau layanan diperbaiki, customize itu butuh data, stakeholder, penyelengggara negara pun butuh data flow,” ungkap Iqsan dalam acara Hukumonline International Law Webinar Series dengan topik "The Practice of Data Free Flow With Trust in the Context of Digital Economy Transformation in Indonesia” pada Kamis (28/7).
Baca Juga:
- Kominfo: RUU PDP Atur Keseimbangan Tata Kelola Pemprosesan Data Pribadi
- Berkaca pada Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Berbagai Negara
“Contoh, e-commerce enggak bisa jalan kalau enggak ada data, pembeli pasti mengirimkan data saat bertransaksi, data pembelian barang, data e-money, saat sudah sampai datanya juga dikirimkan lagi, dari contoh-contoh tersebut ada kesamaan yaitu data flow, data ini mengalir sangat diperlukan sehingga bisa dikatakan itu bukan slogan semata ‘data is oil’,” tambah Iqsan.
Lebih lanjut, Iqsan menjelaskan arus data dalam ekosistem ekonomi digital sedang menjadi pembicaraan tingkat global. Setidaknya, terdapat dua pandangan kutub mengenai arus data tersebut.
Pertama, kubu yang mendukung pembukaan data tanpa batas dan halangan dalam memperoleh aksesnya. Kedua, terdapat kubu yang memberi perlindungan terhadap data tersebut dengan skema free flow with trust. Jepang merupakan negara yang pertama kali mencetuskan skema tersebut.
Sementara itu, Indonesia pengaturan perlindungan data masih tersebar dalam berbagai regulasi dan belum komprehensif. Iqsan mencontohkan perlindungan data pada Peraturan Pemerintah (PP) 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam aturan tersebut, Iqsan menjelaskan bahwa data crossborder data flow (CBDF) masih belum jelas pengaturannya.
“Contohnya PP 80/2019 tentang E-Commerce di situ aturan perlindungan data pribadinya bagus, nah ada satu pasal yang bahas mengenai e-commerce ke luar negeri yang bilang tidak boleh kirim ke luar negeri kecuali di negara tersebut memiliki regulasi perlindungan data pribadi yang setara dengan Indonesia, namun data yang layak adequate belum ditentukan hingga saat ini,” ungkap Iqsan.
Sehingga, Iqsan menekankan pentingya regulasi yang komprehensif mengenai lalu lintas data. Setidaknya, aturan tersebut menerapkan prinsip-prinsip best practices, interoperable dengan negara lain serta mengadopsi kondisi nasional.
Analis Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Kominfo, Ulfa Diah Susanti, menjelaskan persoalan pengaturan pada CBDF dan DFFT berhubungan dengan pengelolaan data pribadi dan sensitif. Berbagai negara memiliki kepentingan masing-masing dalam pengaturan transfer data. Pada Indonesia, terdapat berbagai pengaturan data berdasarkan masing-masing sektor. Hal tersebut menjadi persoalan dalam harmonisasi pengaturan pengelolaan data.
“Jadi lingkup transfer data ini jadi bagian dari pemrosesan data pribadi. Ketika bicara transfer data tetap disambungkan dengan perwujudan pengejahwantahan untuk memberi respect tertinggi pada hak-hak warga negara. Ini pendekatan pada aspek regulasi Indonesia,” ungkap Ulfa dalam acara Hukumonline International Law Webinar Series dengan topik "The Practice of Data Free Flow With Trust in the Context of Digital Economy Transformation in Indonesia” pada Kamis (28/7).
Selain itu, Ulfa menjelaskan pemerintah akan mengatur pengelolaan data dengan menggunakan prinsip penerapan terbaik atau best practice yang disesuaikan dengan karakteristik nasional. Prinsip-prinsip yang dapat diadopsi dalam pengelolaan data khususnya akuntabilitas. “Prinsip ini bisa mendorong agar organisasi menerapkan kepatuhan (pengelolaan data),” jelas Ulfa.
Pada Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi, transfer data yang merupakan data pribadi dilakukan dengan opsi pengaturan khusus seperti kesetaraan level UU PDP antarnegara, perjanjian internasional, kontrak antara pengendali data pribadi. “Ketiga opsi itu harus disertai dengan subject data consent,” ungkap Ulfa.
















