Mengenal Substance Over Form Doctrine

Mengenal Substance Over Form Doctrine

Siska Trisia
Jika ditelusuri, asas ini sering digunakan dalam perpajakan dan disandingkan dengan asas ne bis vexari rule yang dikenal dalam hukum administrasi negara.
Mengenal Substance Over Form Doctrine
Hukumonline

Takdir sudah mencatat Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia periode 2019-2024, diputus bersalah oleh hakim pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta dengan Putusan Nomor 147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Dalam vonis yang dibacakan hakim, Nadiem dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama". Hukuman yang dijatuhkan pun tak main-main, Nadiem dihukum dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp1miliar, dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp809 miliar.

Dalam pertimbangan putusan, majelis hakim menyebut istilah doktrin substance over form (substansi mengungguli bentuk) ketika menyoroti pembuktian tentang substansi ekonomis dari rangkaian transaksi berupa penerimaan investasi yang dikondisikan masuk dalam kebijakan pengadaan. Majelis Hakim menilai pendapat tersebut benar dalam konteks normal hukum korporasi, namun tidak dapat diberlakukan secara mekanis dalam perkara a quo.

Sebenarnya apa yang dimaksud dengan doktrin substance over form dalam hukum Indonesia? Bagaimana penggunaan doktrin tersebut dalam praktik sengketa di pengadilan?

Dikenal dalam kasus pajak

Laporan riset tahun 1964 berjudul When Substance-over-Form Argument is Available to the Taxpayer menjelaskan, di Amerika Serikat doktrin substance over form sering dimanfaatkan wajib pajak dalam kondisi-kondisi tertentu. Menurut laporan riset ini, terdapat tiga tingkatan makna dari doktrin substance over form. Pertama, pajak penghasilan dirancang agar selaras dengan mekanisme dunia usaha di Amerika Serikat dan seminimal mungkin mengganggu operasional perusahaan. Kedua, frasa substance over form yang pada dasarnya hanyalah sebuah label. Wajib pajak berhak mengatur urusannya sedemikian rupa agar membayar pajak seminimal mungkin sesuai hukum. Ketiga, berkembang suatu pandangan yang cukup luas bahwa doktrin substance over form merupakan pedang yang dapat digunakan oleh otoritas perpajakan, tetapi tidak dapat dijadikan perisai oleh wajib pajak.

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

Masuk ke akun Anda atau berlangganan untuk mengakses Premium Stories
Premium Stories Professional

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Premium Stories Hukumonline! Referensi Praktis Profesional Hukum

Premium Stories Professional
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info