Pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong masih menjadi perbincangan di tengah sorotan publik atas putusan pengadilan yang pernah menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara terhadap dirinya. Meski Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan terbukti bersalah, tapi anehnya Tom Lembong dinyatakan tidak terbukti memiliki mens rea (niat jahat), serta tidak menikmati keuntungan pribadi dari kebijakan yang ia ambil.
Bahkan, meski pemberian abolisi sudah diterima dan diiringi pembebasan Tom Lembong dari tahanan, putusan yang bernuansa kontroversial tersebut sudah dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA). KY sendiri segera menganalisis laporan Tom Lembong terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun kepada dirinya dalam kasus korupsi importasi gula.
Baca Juga:
Divonis 4,5 Tahun Penjara di Kasus Impor Gula, Tom Lembong: Saya Terbukti Tidak Punya Mens Rea
Ajukan Banding, Penasihat Hukum Tom Lembong Ungkap Kejanggalan Putusan Hakim
Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Prof. Mahfud MD, seseorang dapat dijerat sebagai tersangka kasus korupsi apabila memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara.
"Untuk menghukum seseorang, selain actus reus (perbuatan pidana), masih harus ada mens rea atau niat jahat. Dalam konteks vonis Tom Lembong ini, ternyata tidak ditemukan mens rea atau niat jahat," ujar Mahfud kepada media beberapa waktu lalu.
Mens rea dalam hukum pidana adalah sikap batin, niat, atau keadaan mental dari pelaku tindak pidana pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), pertanggungjawaban pidana hanya dapat dimintakan atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, yang keduanya merupakan bentuk mens rea.
Dalam praktiknya, mens rea harus dibuktikan bersamaan dengan actus reus (perbuatan fisik yang melawan hukum), sebagaimana ditegaskan dalam doktrin dan yurisprudensi, agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, sehingga mens rea menjadi syarat mutlak dalam pembuktian tindak pidana. Jika hanya terdapat niat jahat tanpa perbuatan (actus reus), atau sebaliknya pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan.
















