Dengan hanya menjadi mata kuliah pilihan dan literatur yang tidak menggambarkan secara utuh kondisi dunia perburuhan, maka tak heran jika lulusan fakultas hukum banyak yang tak memahami hakikat hukum perburuhan. Pada akhirnya banyak yang tak memahami bagaimana relasi buruh dan majikan dan tentu saja negara.
“Lebih membahayakan lagi ketika para lulusan fakultas hukum yang memiliki pemahaman hukum perburuhan yang sempit, ya ketika mereka bekerja menjadi HRD, pikiran mereka hanya sebatas pada UU Ketenagakerjaan saja,” ungkap Sandriko Otang, alumnus Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jakarta angkatan 2007.
Berangkat dari kegelisahan seperti yang diungkapkan Otang, Surya menuturkan bahwa beberapa pengajar hukum perburuhan dari sekitar 15 perguruan tinggi, negeri maupun swasta sedang menggodok sebuah buku teks yang bakal dijadikan pedoman mengajar. Penyusunan buku ini dilakukan berdasarkan kursus hukum perburuhan yang digelar hasil kerjasama Universitas Leiden dan Universitas Groningen Belanda serta Universitas Indonesia.
“Buku itu akan kami luncurkan tahun depan. Nanti di tiap bab akan ada catatan dan komentar kami atas kasus perburuhan tentu. Jadi buku ini diharapkan dapat mendekatkan para mahasiswa dan pembaca umum kepada wajah hukum perburuhan yang sebenarnya. Secara teks dan konteks,” pungkas Surya.