Indonesia Judicial Research Society (IJRS) resmi meluncurkan Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Belanda, Wetboek van Strafvordering. Berbagai pihak mengapresiasi peluncuran itu karena penting untuk komparasi dengan KUHAP yang berlaku di Indonesia yakni UU No.8 Tahun 1981tentang KUHAP.
Wakil Menteri Hukum, Prof Edward Omar Sjarief Hiariej mengatakan terjemahan Wetboek van Strafvordering dalam bahasa Indonesia punya makna khusus. Antara lain sistem hukum di Indonesia tidak lepas dari hukum yang berlaku di Belanda. Apalagi sekarang pemerintah dan DPR dalam proses menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP.
Wetboek van Strafvordering sudah merujuk prinsip umum hukum yang berlaku universal yakni due process of law. Terjemahan Wetboek van Strafvordering ini sangat berarti dalam penyusunan revisi KUHAP. Filosofi pidana bukan untuk memproses pelaku kejahatan pidana, tapi mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum (APH) terhadap individu.
Sedikitnya ada 2 hal penting due process of law. Yakni memastikan KUHAP memberi perlindungan nyata terhadap individu dan memastikan APH dalam melaksanakan fungsinya berpegang teguh atas apa yang diatur KUHAP.
“Dalam konteks itu Wetboek van Strafvordering yang berlaku di Belanda bisa dijadikan rujukan,” kata pria biasa disapa Prof Eddy itu dalam sebuah acara, Jumat (20/06/2025).
Baca juga:
- Mahkamah Agung Siap Jalankan HPP Jika Diberi Amanah RUU KUHAP
- RUU KUHAP Harus Atasi Ego Sektoral APH hingga Penguatan Peran Advokat
- Ketua Baleg Targetkan Pembahasan RUU KUHAP Rampung di Masa Sidang DPR Berikutnya
Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Profesor Andri Gunawan Wibisana merespons positif terjemahan yang sudah ditunggu-tunggu sejak lama. Pasalnya KUHP sudah lebih dulu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
