Lebih dari satu abad setelah diberlakukannya Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië, Indonesia akhirnya menapaki tonggak historis dalam reformasi hukum pidana melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. KUHP baru ini menandai perubahan paradigma yang sangat mendasar, menggeser landasan dogmatik hukum pidana dari pendekatan retributif kolonial menuju paradigma yang lebih beradab, berakar pada nilai-nilai Pancasila, dan menempatkan keadilan corrective, restorative, dan rehabilitative sebagai pilar utama.

Namun, semangat transformasi yang progresif ini tidak berbanding lurus dengan pembaruan hukum acara pidana. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) 2025 yang tengah disusun justru memperlihatkan gejala stagnasi normatif dan minim inovasi substansial. Alih-alih mereformasi secara menyeluruh, RUU KUHAP hanya menyesuaikan redaksional dan aspek administratif saja, mempertahankan struktur hukum acara yang konservatif dan bersifat proseduralistik. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketimpangan normatif antara lex materiae (KUHP) dan lex procedendi (KUHAP) yang sangat berisiko melemahkan efektivitas sistem peradilan pidana nasional serta menodai prinsip keadilan substantif yang hendak diwujudkan.
Dalam teori hukum pidana modern, hubungan antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana bersifat dialektis dan saling mengikat. KUHP sebagai sumber norma substantif tidak akan berfungsi optimal tanpa instrumen hukum acara yang responsif dan akuntabel. Oleh karena itu, eksistensi RUU KUHAP 2025 yang belum menyelaraskan diri dengan semangat KUHP Nasional justru memperlihatkan ketimpangan normatif yang sistemik dan membahayakan.
Ketidaksinkronan Substansial antara KUHP dan RUU KUHAP
Pasal 52 KUHP Nasional secara tegas menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak semata untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan, memperbaiki, dan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat. Prinsip ini selaras dengan due process of law dan habeas corpus yang merupakan bagian dari jus cogens dalam hukum hak asasi manusia internasional. Namun, RUU KUHAP 2025 masih belum mencerminkan nilai-nilai tersebut.
Misalnya, ketentuan mengenai penahanan masih mengandalkan perintah penyidik tanpa pengawasan yudisial yang memadai pada tahap awal. Hal ini membuka potensi terjadinya praktik penahanan prematur (pretrial punishment) yang mengabaikan asas presumption of innocence prinsip dasar yang wajib dihormati dalam hukum pidana internasional.
Selain itu, RUU KUHAP belum mengakomodasi mekanisme prosedural yang diperlukan untuk pelaksanaan pidana alternatif yang diatur dalam KUHP, seperti kerja sosial, pengawasan, dan pidana bersyarat. Tanpa aturan prosedural yang jelas, norma-norma pidana alternatif ini berisiko menjadi sekadar teori kosong yang tidak diaplikasikan di lapangan. Konflik normatif ini menciptakan ketidaksesuaian serius antara tujuan pemidanaan dalam KUHP dan aturan teknis prosedural dalam RUU KUHAP.
Lebih jauh lagi, RUU KUHAP 2025 tidak menyediakan perlindungan hukum yang memadai bagi pelapor, korban, dan saksi. Hilangnya mekanisme judicial preview seperti hakim pemeriksa pendahuluan yang pernah diatur dalam KUHAP 2012 membuka celah bagi impunitas dan penundaan proses hukum tanpa kontrol yudisial. Ini jelas bertentangan dengan prinsip fair trial dan hak akses terhadap keadilan (access to justice) yang dijamin oleh konstitusi Indonesia serta berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi.
















