Mengintip 7 Online Tools di Pengadilan Singapura
HUT IKAHI ke-69

Mengintip 7 Online Tools di Pengadilan Singapura

Singapura mengembangkan sejumlah sistem manajemen perkara dan peralatan daring yang mumpuni dalam mendukung jalannya proses peradilan. Dari mulai ICMS, e-PG, eLitigation, MACO, CJTS, asynchronous dan "paper" hearings, hingga ACO.

Ferinda K Fachri
Bacaan 4 Menit

Pengadilan di Singapura juga memiliki e-Litigation atau sistem litigasi Singapura. Sistem ini menjadi inisiatif dari badan peradilan Singapura untuk menggantikan sistem pemberkasan yang sebelumnya dikenal sebagai EFS. Pasalnya, ditemui pergeseran paradigma atas sistem pemberksaan yang berpusat pada dokumen menjadi electronic litigation system.

Menggunakan akses tunggal untuk mulai dan aktif mengelola berkas-berkas perkara selama proses litigasi, e-Litigation memerlukan satu program manajemen perubahan yang komprehensif dan terstruktur dengan baik secara tertata. Mereka memiliki sistem manajemen perkara untuk firma hukum dan pengadilan yang ada di Singapura. Sehingga para hakim dan panitera bisa memiliki akses atas berkas-berkas perkara. Meski dokumen-dokumen pengadilan internal tidak bisa diakses oleh kantor-kantor hukum.

“Penerimaan juga bisa dilakukan secara otomatis. Proses pengagendaan pengadilan dan persidangan bisa dikelola dan bisa lebih mudah dan banyak perubahan yang dilakukan dalam sistem ini per tahunnya,” ujar Jennifer.

Diantara online tools Pengadilan yang ada di Kota Singa itu, salah satu yang menjadi inovasi terbaru adalah Motor Accident Claims Online (MACO) yang disebutkan Ketua MA Singapura dalam pidatonya beberapa waktu lalu. MACO merupakan simulator online yang dapat membantu para pihak terkait kecelakaan lalu lintas untuk membantu perihal klaim-klaimnya.

Bantuan yang diberikan berupa pemahaman pihak mana yang bertanggung jawab dan sampai sejauh mana berdasarkan informasi yang diberikan atas kecelakaan tersebut. Dengan quantum simulation yang terdapat dalam MACO, akan ditanyakan kerugian yang diderita dan informasi tingkat keparahan yang dialami. Tapi, tetap simulator ini tidak bisa disamakan dengan professional hukum. Melalui MACO, para pihak hanya bisa sebatas mendapat penilaian pra persidangan dalam hal dari keparahan yang dialami.

Sistem yang lain dimiliki adalah Community Justice Tribunals System (CJTS) yang diluncurkan sejak 2017. Awalnya, penggunaan CJTS hanya terbatas bagi tribunal untuk gugatan-gugatan kecil. Akan tetapi sekarang sudah termasuk community dispute resolution tribunals terkait perselisihan perburuhan atau ketenagakerjaan, pengadilan terkait perlindungan dari tindakan pelecehan. CJTS menjadi contoh platform inovatif bagi pengguna jasa pengadilan menyelesaikan perselisihan mereka untuk membuat pilihan.

“Jadi para pihak bisa melakukan negosiasi secara elektronik dan membuat kesepakatan tanpa harus hadir di pengadilan, sistemnya ini juga menyimpan komunikasi para pihak. Platform ini juga mengizinkan para pihak memberikan penawaran pembayaran, misalnya sesuai kesepakatan. (Di dalamnya) ada fitur lainnya seperti e-Mediation dan ini dilakukan dengan sebuah chatroom yang memang dibuat khusus oleh para pihak. Ini dilakukan berdasarkan proses mediasi Singapura.”

Singapura juga memiliki mekanisme asynchronous dan "paper" hearings. Proses yang dihadirkan tanpa perlu hadir di pengadilan bagi para pihak. Pengadilan bisa memutus dengan pertukaran informasi dan korespondensi pihak-pihak terkait melalui satu sistem komunikasi instan seperti e-mail untuk menghindari persidangan secara verbal. MA telah berdiskusi dengan law society dan bar members Singapura untuk membahas upaya-upaya untuk memastikan proses ini dapat diterima.

Terakhir, system yang paling terbaru diciptakan oleh MA Singapura adalah Authentic Court Order (ACO) untuk mensimplifikasi atas memvalidasi putusan. Para pihak bisa menunjukkan foto copy dalam bentuk lembar yang terautentifikasi kepada siapapun yang memintanya dan mereka bisa memverifikasi autentifitasi dokumen dan juga keabsahan mereka bisa dipastikan melalui website ACO.

“Kita perlu mengembangkan solusi-solusi seperti ini untuk bisa memperbaiki akses terhadap keadilan juga untuk mengatasi kerumitan dari perkembangan perselisihan hukum yang ada. Kita perlu mendesain ulang proses-proses peradilan untuk mendukung kebutuhan pengguna jasa pengadilan, ini termasuk dalam IFCE,” tutupnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info