Sebagai negara Asia Tenggara yang diakui dunia akan kemajuan teknologinya, Singapura telah mengembangkan sejumlah sistem manajemen perkara dan peralatan daring yang mumpuni dalam mendukung jalannya proses peradilan. Diantaranya adalah Integrated Case Management System (ICMS), electronic Plead of Guilt (e-PG), e-Litigation, Motor Accident Claims Online (MACO), Community Justice Tribunals System (CJTS), asynchronous dan "paper" hearings, serta Authentic Court Order (ACO).
“Kami mengetahui perlunya sistem dan alat manajemen perkara yang saling mendukung dan beroperasi secara bersama-sama. Ini menjadi salah satu fondasi digital untuk pemberkasan pengadilan dan proses pengadilan. Kami sudah menggerakkan proses secara daring melalui ICMS yang sudah ada sejak 2014. Ini di-upgrade 2 tahun lalu untuk kemudian diintegrasikan dengan sistem lainnya,” tutur Hakim Agung Singapura Jennifer Marie pada Webinar Internasional memperingati HUT IKAHI ke-69, Kamis (17/3/2022).
Sistem ICMS telah membawa perkara pidana dengan memanfaatkan teknologi sebagai sistem komprehensif yang terintegrasi dan platformnya bisa dipergunakan multi lembaga dalam rangka penanganan perkara. Mulai dari pelaksanaan dan pendokumentasiannya bisa diakses oleh jaksa, polisi, hakim. Bahkan pemberkasan yang ada dapat dilakukan dari rumah dan kapanpun tanpa kenal waktu yang dilengkapi fitur kunci.
Baca:
- Akselerasi Peradilan Modern, MA Fokus Peningkatan Kualitas SDM dan Infrastruktur IT
- Melihat Capaian MA Selama Tahun 2021
Interface yang muncul juga akan berbeda-beda bagi pemangku kepentingan yang berbeda pula. Sehingga tidak berarti seluruh pihak akan melihat hal yang sama. Namun mereka akan melihat sesuai dengan posisi masing-masing. Akses yang diberikan kini bukan lagi hanya terbatas untuk para aparat penegak hukum, namun Mahkamah Agung telah membuka akses bagi terdakwa dan awak media dalam sistemnya.
Selanjutnya, terdapat electronic Plead of Guilt (e-PG). Melalui sistem ini, perkara bisa diakses dengan perangkat elektronik manapun seperti komputer, tablet, atau ponsel sekalipun. Pada tindak pidana tertentu, Terdakwa bisa memberikan pernyataan bersalah secara elektronik. Opsi ini menghapuskan kebutuhan atas kehadiran fisik di pengadilan secara tatap muka dan bisa melakukan penyelesaian perkara secara lebih cepat.
“Dan mempertimbangkan untuk memperluas cakupan dari tindak pidana apa saja yang bisa mempergunakan sistem ini. Kami akan mengadakan sistem ini di lebih banyak fasilitas,” lanjutnya.
Pengadilan di Singapura juga memiliki e-Litigation atau sistem litigasi Singapura. Sistem ini menjadi inisiatif dari badan peradilan Singapura untuk menggantikan sistem pemberkasan yang sebelumnya dikenal sebagai EFS. Pasalnya, ditemui pergeseran paradigma atas sistem pemberksaan yang berpusat pada dokumen menjadi electronic litigation system.
Menggunakan akses tunggal untuk mulai dan aktif mengelola berkas-berkas perkara selama proses litigasi, e-Litigation memerlukan satu program manajemen perubahan yang komprehensif dan terstruktur dengan baik secara tertata. Mereka memiliki sistem manajemen perkara untuk firma hukum dan pengadilan yang ada di Singapura. Sehingga para hakim dan panitera bisa memiliki akses atas berkas-berkas perkara. Meski dokumen-dokumen pengadilan internal tidak bisa diakses oleh kantor-kantor hukum.
“Penerimaan juga bisa dilakukan secara otomatis. Proses pengagendaan pengadilan dan persidangan bisa dikelola dan bisa lebih mudah dan banyak perubahan yang dilakukan dalam sistem ini per tahunnya,” ujar Jennifer.
Diantara online tools Pengadilan yang ada di Kota Singa itu, salah satu yang menjadi inovasi terbaru adalah Motor Accident Claims Online (MACO) yang disebutkan Ketua MA Singapura dalam pidatonya beberapa waktu lalu. MACO merupakan simulator online yang dapat membantu para pihak terkait kecelakaan lalu lintas untuk membantu perihal klaim-klaimnya.
Bantuan yang diberikan berupa pemahaman pihak mana yang bertanggung jawab dan sampai sejauh mana berdasarkan informasi yang diberikan atas kecelakaan tersebut. Dengan quantum simulation yang terdapat dalam MACO, akan ditanyakan kerugian yang diderita dan informasi tingkat keparahan yang dialami. Tapi, tetap simulator ini tidak bisa disamakan dengan professional hukum. Melalui MACO, para pihak hanya bisa sebatas mendapat penilaian pra persidangan dalam hal dari keparahan yang dialami.
Sistem yang lain dimiliki adalah Community Justice Tribunals System (CJTS) yang diluncurkan sejak 2017. Awalnya, penggunaan CJTS hanya terbatas bagi tribunal untuk gugatan-gugatan kecil. Akan tetapi sekarang sudah termasuk community dispute resolution tribunals terkait perselisihan perburuhan atau ketenagakerjaan, pengadilan terkait perlindungan dari tindakan pelecehan. CJTS menjadi contoh platform inovatif bagi pengguna jasa pengadilan menyelesaikan perselisihan mereka untuk membuat pilihan.
“Jadi para pihak bisa melakukan negosiasi secara elektronik dan membuat kesepakatan tanpa harus hadir di pengadilan, sistemnya ini juga menyimpan komunikasi para pihak. Platform ini juga mengizinkan para pihak memberikan penawaran pembayaran, misalnya sesuai kesepakatan. (Di dalamnya) ada fitur lainnya seperti e-Mediation dan ini dilakukan dengan sebuah chatroom yang memang dibuat khusus oleh para pihak. Ini dilakukan berdasarkan proses mediasi Singapura.”
Singapura juga memiliki mekanisme asynchronous dan "paper" hearings. Proses yang dihadirkan tanpa perlu hadir di pengadilan bagi para pihak. Pengadilan bisa memutus dengan pertukaran informasi dan korespondensi pihak-pihak terkait melalui satu sistem komunikasi instan seperti e-mail untuk menghindari persidangan secara verbal. MA telah berdiskusi dengan law society dan bar members Singapura untuk membahas upaya-upaya untuk memastikan proses ini dapat diterima.
Terakhir, system yang paling terbaru diciptakan oleh MA Singapura adalah Authentic Court Order (ACO) untuk mensimplifikasi atas memvalidasi putusan. Para pihak bisa menunjukkan foto copy dalam bentuk lembar yang terautentifikasi kepada siapapun yang memintanya dan mereka bisa memverifikasi autentifitasi dokumen dan juga keabsahan mereka bisa dipastikan melalui website ACO.
“Kita perlu mengembangkan solusi-solusi seperti ini untuk bisa memperbaiki akses terhadap keadilan juga untuk mengatasi kerumitan dari perkembangan perselisihan hukum yang ada. Kita perlu mendesain ulang proses-proses peradilan untuk mendukung kebutuhan pengguna jasa pengadilan, ini termasuk dalam IFCE,” tutupnya.
