Perkara dugaan korupsi mantan Jampidsus Febrie Adriansyah menjadi salah satu perkara yang menjadi perhatian publik. Mulai dari penemuan emas seberat 74 kilogram, uang tunai dengan jumlah yang fantastis, status Febrie yang sempat “berubah” menjadi saksi sebelum diralat kembali, pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung, hingga tidak dikenakannya rompi tahanan dan tangan diborgol ketika dalam proses penahanan.
Dalam sesi ke-2 IG Live Rule of Law Series 2026, Selasa (28/7), bertema “Karut-Marut Penegakan Hukum Kasus Eks Jampidsus”, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Febby Mutiara Nelson, menyoroti tentang pelimpahan perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan Agung.
Memang, sejumlah pakar sudah menyatakan pendapatnya bahwa pelimpahan perkara ini sarat dengan pelanggaran KUHAP, namun di sini Febby menguraikan lebih rinci mengenai hal tersebut.
Baca Juga:
- Kasus Febrie Adriansyah Ujian Kredibilitas Penegakan Hukum, Akademisi: Semua yang Terlibat Harus Dibongkar
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Akhirnya Ditahan di Rutan KPK
“KUHAP sendiri sudah diatur bahwa terkait dengan pengelolaan barang bukti, kemudian terkait dengan bagaimana mencari barang bukti dan menyimpan barang bukti itu sudah diatur oleh KUHAP sebenarnya ya. Pertama, siapa pihak yang berwenang mengambil atau mencari alat bukti dulu ya, siapa yang berwenang untuk mencari dan mengambil atau memeriksa alat bukti,” ujar Febby.
Di perkara ini, Febby berpendapat proses penyidikan dilakukan oleh Polri, sehingga menurut hukum acara, Polri mempunyai kewenangan untuk mengamankan barang bukti atau memeriksa alat bukti.
“Nah, bagaimana alat bukti tadi otentifikasinya dapat dibuktikan oleh penyidik Kejaksaan bahwa yang dia ambil itu, yang dia periksa itu, memang memenuhi syarat-syarat itu?” terangnya.
















