Mengurai Dugaan Pelanggaran KUHAP di Perkara Eks Jampidsus
Utama

Mengurai Dugaan Pelanggaran KUHAP di Perkara Eks Jampidsus

Pengambilalihan perkara dampaknya sangat besar, mulai dari keabsahan penggeledahan, alat bukti, barang bukti, hingga penyitaan.

Hukumonline News
Hukumonline News
Aji Prasetyo
Bacaan 3 Menit

Selanjutnya mengenai penyimpanan alat bukti maupun barang bukti. KUHAP mengatur bahwa alat bukti maupun barang bukti disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan). Kejaksaan memang mempunyai kewenangan dalam mengelola Rupbasan, namun jika tersangka adalah jaksa, apa jaminan bahwa alat bukti maupun barang bukti tidak tercemar maupun tidak berkurang, sehingga harus ada pengawasan yang intensif.

“Jadi memang butuh ada pihak ketiga yang harus mengawasi tentang penyimpanan barang bukti tadi gitu kalau menurut saya,” tuturnya.

Di acara yang sama, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Pujiyono, menjelaskan jika pelimpahan sudah dilakukan maka bukti-bukti dan proses pemeriksaan diserahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung, dan proses penyidikan Polri sudah selesai. Selanjutnya, dengan adanya tim yang dibentuk Kejaksaan Agung, ia berharap bisa bekerja secara maksimal.

“Nah ini menjadi satu tantangan bagi Kejaksaan untuk membuktikan bahwa mereka akan bekerja secara independen, dengan benar, dan tidak tebang pilih meskipun ini berasal dari anggota internal dan kemudian mantan pejabat tinggi. Ini adalah fase pembuktian bahwa Jaksa betul-betul tegas dan bersih ya. Ini momen yang sangat bagus begitu,” ujar Prof. Pujiyono.

Selanjutnya mengenai adanya permintaan sejumlah pihak agar KPK melakukan supervisi, Prof. Pujiyono menyatakan dalam konteks ini KPK bisa menjadi lembaga yang mengawasi Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara ini. Meskipun menurutnya pengawasan yang paling besar adalah masyarakat yang terus menunggu bagaimana proses hukum ini berjalan secara fair, benar, dan mengedepankan proses due process of law.

Upaya Paksa

Febby Mutiara Nelson juga menyatakan pendapatnya tentang upaya paksa yang dilakukan Kejaksaan Agung. Ia melihat Korps Adhyaksa ini melakukan pemeriksaan dari awal dan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru. Yang menjadi pertanyaan di sini, bagaimana dengan Sprindik yang dikeluarkan Kepolisian?

“Apakah terjadi SP3 atau tidak di situ? Berarti kan ini ada dua perkara masih hidup nih, di penyidik Polri itu belum dihentikan penyidikannya, kemudian di Kejaksaan berjalan dengan sprindik baru. Nah, ini kan ada dua sprindik berjalan. Nah, kalau seandainya dia dialihkan, apa dasar pengalihannya? Bagaimana status yang di Kepolisian? Apakah berhenti atau dihentikan?” tanya Febby.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info