Karena menurut Febby, hal ini akan berpengaruh pada upaya paksa yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap mantan Jampidsus ini. Misalnya penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polri, apakah bisa serta-merta diakui oleh Kejaksaan Agung, dan hal ini menurutnya bisa menjadi celah pengajuan praperadilan.
“Tapi kalau di antara Kepolisian dan Kejaksaan dialihkannya ini seperti apa? Pakai dasar apa? Aturan mana yang mengaturnya? Kalau pakai MoU, apakah bisa untuk barang sitaan dialihkan dengan MoU? Itu kan yang menjadi masalah, kan begitu,” jelasnya.
Senada dengan Febby, Prof. Pujiyono juga menyatakan menjadi dilematis jika upaya paksa yang dilakukan Kepolisian sebelumnya bisa serta-merta dialihkan kewenangannya kepada Kejaksaan. Menurutnya secara substansial, konteks hukum acara itu berbicara dalam arti tidak hanya mementingkan suatu keadilan prosedural.
Dan hal ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi Kejaksaan bagaimana membuktikan jika upaya paksa yang dilakukan, baik penggeledahan dan penyitaan yang sebelumnya dilakukan Polri yang kemudian perkaranya diambil alih Kejaksaan, dalam proses penyidikan sudah sah menurut aturan hukum yang berlaku.
“Dan dalam konteks kemudian tadi intinya ini bisa menjadi ranah di dalam praperadilan bisa saja dimungkinkan begitu ya, tetapi prosedur awal yang dilakukan oleh penyidik Polri tidak bisa langsung terkait dengan apa yang telah dilakukan sejauh mana oleh penyidik Kejaksaan,” jelas Prof. Pujiyono.
















