Mengurai Sengkarut Penanganan Perkara Koneksitas
OPINI

Mengurai Sengkarut Penanganan Perkara Koneksitas

KUHAP sudah mengatur secara gamblang perkara yang melibatkan subjek hukum sipil dan militer secara bersama diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 dan disebut sebagai perkara koneksitas.

•Bacaan 6 Menit
RM
Penulis Opini

Keempat, mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah diperoleh pada penyidikan dengan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim. Kelima, hakim memberi putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib. Keenam, upaya hukum untuk melawan putusan tersebut. Ketujuh, akhirnya melaksanakan putusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.

Nah, pemahaman aktivis HAM dan pemerhati hukum lainnya yang mengatakan bahwa KPK dapat menggunakan Pasal 65 UU 34/2004 dan mengesampingkan UU 14/1970 maupun UU 31/1997 terkesan belum memahami hukum pidana secara luas. Sebab bila mengacu pada pendapat Simons dan Van Bemmelen di atas, maka Pasal 65 UU 34/2004 dipandang sebagai hukum materiil dan pasal tersebut baru dapat dilaksanakan apabila sudah terdapat aturan hukum acara pidana yang mengatur tentang Peradilan Militer yang khusus mengadili tindak pidana militer.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1) ketentuan peralihan UU 34/2004, yang menyebutkan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan”. Sedangkan ayat (2) menyebutkan, “Selama undang-undang Peradilan Militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer”.

Sementara, terdapat konsekuensi KPK apabila mengikuti pola pikir aktivis pegiat HAM dan pemerhati hukum yang berpandangan menggunakan Pasal 65 UU 34/2004 dan mengesampingkan UU 14/1970 maupun UU 31/1997. Yakni, perkara tersebut berpotensi besar mudah dibatalkan keabsahannya dalam pra peradilan atau apabila perkaranya tetap diajukan ke pengadilan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan “tidak dapat diterima” (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Namun penanganan perkara Basarnas yang melibatkan oknum TNI tersebut akan diadili di peradilan militer dan oknum sipil akan diadili di peradilan umum (khusus tipikor) juga terkesan tidak tertib hukum. Sejatinya, perkara yang melibatkan subjek hukum sipil dan militer secara bersama sudah diatur dalam Pasal 89 s/d Pasal 94 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan disebut sebagai perkara Koneksitas.

Rawan Uji Materiil UU Peradilan Militer

Harian Kompas 5 Agustus 2023 dalam sebuah kolom berita berjudul “Revisi UU Peradilan Militer Keniscayaan” membenarkan adanya desakan dari sejumlah pihak untuk merevisi UU Peradilan Militer. Selain itu, melihat sengitnya dukungan aktivis pegiat HAM, LBH dan pemerhati hukum terhadap KPK dalam memproses oknum militer oleh KPK, pra petinggi militer bidang hukum di tanah air sudah mulai membuat kajian. Termasuk menyusun strategi dalam mengantisipasi adanya uji materiil oleh warga negara Indonesia yang menginginkan pelaku tindak pidana yang berstatus militer diadili di peradilan umum sebagaimana diatur Pasal 65 UU 34/2004.

Perlu diketahui, cikal bakal lahirnya Pasal 65 ayat (2) UU TNI dimulai ketika terbitnya TAP MPR No.VII/2000 khususnya dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a secara gamblang mengatur prajurit TNI tunduk terhadap kekuasaan militer bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum militer. Pun demikian, prajurit TNI tunduk pula terhadap kekuasaan peradilan umum ketika melakukan pelanggaran hukum pidana umum.

Halaman selanjutnya:Rumusan norma Pasal 65...
peradilan militerperadilan umumkorupsitindak pidana korupsi
Reda Manthovani

Dosen (Lektor)

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info