Jika kita sering membaca putusan pengadilan atau mengikuti sidang perkara pidana, penuntut umum pastinya membacakan surat dakwaan pada saat sidang pertama. Isi surat dakwaan sendiri menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP berisi tentang identitas terdakwa—nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan—dan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan harus pula disebutkan. Surat dakwaan akan dinyatakan batal demi hukum jika tidak memenuhi ketentuan ini.
KUHAP tidak menyebutkan bagaimana bentuk pasti atau metode penyusunan surat dakwaan. Penjelasan ini bisa ditemukan melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993. Dalam perkembangannya, ada lima jenis atau bentuk surat dakwaan yaitu tunggal, alternatif, subsider, kumulatif, dan kombinasi.
Surat dakwaan tunggal digunakan pada pendakwaan satu tindak pidana saja. Sebab, tidak ada kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti dari tindak pidana yang dilakukan. Contoh surat dakwaan tunggal adalah untuk tindak pidana pencurian atau pemalsuan surat.
Selanjutnya adalah dakwaan alternatif yang penyusunannya dilakukan secara berlapis. Penuntut umum biasanya membuat beberapa lapisan berkaitan dengan perbuatan pidana yang mirip atau hampir sejenis. Misalnya dakwaan pertama adalah pencurian dengan alternatif penggelapan. Lapisan yang satu merupakan alternatif yang bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lain.

























