Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto mengimbau seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi dan melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Djoko juga meminta media massa turut membantu menenangkan massa.
"Kita imbau seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang, tak terhasut atau terprovokasi maupun mengikuti ajakan-ajakan untuk bertindak melanggar hukum karena tindakan itu justru mencederai proses pematangan demokrasi kita," kata Djoko saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa petang (22/7).
Imbauan ini disampaikan oleh Menko Polhukam usai rapat koordinasi yang dihadiri oleh Mendagri Gamawan Fauzi, Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marchiano Norman.
Djoko menegaskan aparat keamanan tetap berkomitmen penuh untuk terus mengamankan proses demokrasi ini. Aparat polri bersama TNI, lanjutnya, akan bertindak tegas apabila ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum.
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menegaskan, pasukan khusus TNI akan diterjunkan manakala situasi keamanan saat penetapan Pilpres 2014 berlangsung tak kondusif. Moeldoko menyebut pasukan Kostrad, Kopassus, Marinir dan Paskhas merupakan prajurit andal yang akan diturunkan jika situasinya kritis.
"Saya tegaskan, TNI sama sekali tak menginginkan adanya kelompok-kelompok tertentu yang mengganggu stabilitas keamanan nasional dan struktur sosial yang sudah terbangun dengan baik," kata Moeldoko saat Apel Siaga Pengamanan Pilpres 2014, di Mabes Angakatan Darat, Selasa pagi.
Harapan agar pelaksanaan penetapan Pilpres 2014 tidak diwarnai tindakan-tindakan melanggar hukum juga disuarakan oleh pengamat politik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Ahmad Sabiq. Dia mengharapkan pengunduran diri Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dari pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 tidak sampai menyeret konflik di akar rumput.
"Ketika Prabowo itu menyatakan mengundurkan diri dari pelaksanaan pilpres, artinya itu sebenarnya bentuk ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pilpres yang hasilnya kemudian memenangkan kompetitornya," kata Sabiq.
Ia mengatakan bahwa inti dari alasan pengunduran diri Prabowo sebenarnya masalah kecurangan-kecurangan dalam pilpres. Padahal sebenarnya, kata dia, kecurangan pasti terjadi di dua kubu, baik di kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Menurut dia, pengunduran diri tersebut merupakan bentuk ekspresi politik sehingga tidak menjadi persoalan. "Hanya saja, kita sebagai masyarakat sebetulnya menginginkannya ada 'kelegowoan', dapat menerima hasil pilpres ini," katanya.
Sabiq berpendapat pengunduran diri Prabowo tidak akan membawa pengaruh terhadap proses rekapitulasi perolehan suara tingkat nasional oleh KPU Pusat. Menurut dia, Prabowo-Hatta sebenarnya bisa membawa permasalahan tersebut melalui koridor yang tepat, yakni membawanya ke Mahkamah Konstitusi.