Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin menambahkan, terhadap seluruh tindakan yang berada dalam lingkup penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan Pasal 5 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas. Kemuduian asas perlindungan terhadap hak asasi manusia serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Dengan demikian, tindakan pemblokiran yang dilakukan Kominfo bertentangan dengan ketentuan mengenai pembatasan terhadap hak asasi manusia diizinkan. Kemudian bertentangan dengan Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU 19/2016, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak dapat dibenarkan menurut hukum.
Terhadap hal tersebut, Tim Advokasi Digital yang terdiri dari LBH Jakarta, LBH Pers, AJI Indonesia, dan Sindikasi menilai tindakan pemblokiran atas dasar Permenkominfo 5/2020 merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).
Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 4 Perma No.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
“Oleh karena itu, Tim Advokasi Kebebasan Digital meminta Menkominfo agar mencabut Permenkominfo 5/2020 yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian tindakan pemblokiran yang merugikan tersebut,” pungkasnya.
