Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, menilai proyek pembangunan pembangkit listrik 35 ribu mw sangat menarik. Bahkan, Sudirman mengklaim negara-negara lain telah menjadikan proyek itu sebagai perhatian secara serius. Ia mengatakan, hal itu didapatinya saat melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat maupun dalam forum OPEC.
"Semua bicara tentang listrik 35 ribu mw," katanya, Selasa (28/7).
Sudirman menilai, negara-negara tersebut menyambut positif mega proyek yang cukup ambisius itu. Pasalnya, di antara negara berkembang, hanya sedikit yang berani menaruh program ketenagalistrikan dengan kapasitas besar. Indonesia, yang menargetkan jangka waktu lima tahun ke depan dinilai cukup berani.
"Menurut saya rata-rata mereka menyambut positif, tentu walaupun ada sedikit keraguan bisa enggak deliver itu. Ada satu studi saya baru lihat, jangka waktu pertumbuhan kapasitas listrik tidak ada negara berkembang berani menaruh target setinggi itu," tambahnya.
Untuk mengejar target pembangunan pembangkit listrik itu, Sudirman menjelaskan bahwa kini PT PLN (Persero) hanya diberikan tugas membangun lima ribu mw. Awalnya, PLN mendapat target 15 ribu mw. Namun kini, BUMN listrik itu diminta untuk lebih fokus membangun jaringan transmisi listrik.
Menurut Sudirman, pemerintah telah meminta kepada PLN untuk lebih konsentrasi membangun jaringan transmisi listrik. Sebab, Sudirman menilai pembanggunan transmisi harus disegerakan. Hal ini lantaran transmisi merupakan infrastruktur vital yang menjadi fasilitas listrik untuk bisa mengalir ke masyarakat.
"Karena sebetulnya yang paling ideal adalah transmisi ngebut gitu. Kemudian begitu pembangkit jadi transmisi sudah nyambung. Makanya PLN kita harapkan fokus pada transmisi dan siapkan dari sebagai perusahaan service yang jalankan operasi. Jadi, karena itu pembangunan pembangkit lebih banyak dikerjakan oleh IPP (Independent Power Producer)," ungkapnya.
Sementara itu, jajaran mengaku akan tetap berlari mengejar dimulainya pembangunan mega proyek pembangkit listrik kendati kapasitasnya dikurangi. Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, menuturkan bahwa pada tahap awal, PLN memprioritaskan target penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik atau Power Purchase Agreement (PPA). Tanda tangan PPA ditargetkan bisa dilakukan di penghujung tahun ini.
"PPA mudah-mudahan kami tandatangani akhir tahun ini. Minimal sepuluh ribu mw," sebutnya.
Tahap selanjutnya, menurut Sofyan, melakukan financial closing atau pembiayaan. Pasca financial closing, proyek pembangkit listrik PLN baru bisa dibangun paling lambat awal 2016. Kemudian, dilanjutkan dengan pembangunan konstruksi.
"Habis itu, baru konstruksi mulai berjalan 2,5-3,5 tahun ke depan sampai proses jadi pembangkitnya. Selesai pembangkit itu, akhir 2018 sampai awal 2019," sebutnya.
Untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik baru serta sistem transmisi, PLN akan memperoleh dana dari beberapa sumber seperti pinjaman, suntikan dana pemerintah berupa Penyertaan Modal Negara (PMN), serta modal sendiri. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberi alokasi PMN sebesar Rp 5 triliun kepada PLN mulai tahun ini.
"PLN keluar Rp 5 triliun untuk tahun pertama. Tahun depan kita minta Rp 8 triliun," sebutnya.
Sementara itu, PLN juga memperoleh komitmen pinjaman dari lembaga donor asal China, Jepang, hingga Eropa. Pinjaman jangka panjang sudah ada plafon dari China Development Bank (DCB) dan beberapa bank pembangunan di Eropa serta Jepang. Plafon berkisar AS$ 1 miliar sampai AS$ 3 miliar. Tenor jangka panjang bisa 30 tahun.
"Semua bicara tentang listrik 35 ribu mw," katanya, Selasa (28/7).
Sudirman menilai, negara-negara tersebut menyambut positif mega proyek yang cukup ambisius itu. Pasalnya, di antara negara berkembang, hanya sedikit yang berani menaruh program ketenagalistrikan dengan kapasitas besar. Indonesia, yang menargetkan jangka waktu lima tahun ke depan dinilai cukup berani.
"Menurut saya rata-rata mereka menyambut positif, tentu walaupun ada sedikit keraguan bisa enggak deliver itu. Ada satu studi saya baru lihat, jangka waktu pertumbuhan kapasitas listrik tidak ada negara berkembang berani menaruh target setinggi itu," tambahnya.
Untuk mengejar target pembangunan pembangkit listrik itu, Sudirman menjelaskan bahwa kini PT PLN (Persero) hanya diberikan tugas membangun lima ribu mw. Awalnya, PLN mendapat target 15 ribu mw. Namun kini, BUMN listrik itu diminta untuk lebih fokus membangun jaringan transmisi listrik.
Menurut Sudirman, pemerintah telah meminta kepada PLN untuk lebih konsentrasi membangun jaringan transmisi listrik. Sebab, Sudirman menilai pembanggunan transmisi harus disegerakan. Hal ini lantaran transmisi merupakan infrastruktur vital yang menjadi fasilitas listrik untuk bisa mengalir ke masyarakat.
"Karena sebetulnya yang paling ideal adalah transmisi ngebut gitu. Kemudian begitu pembangkit jadi transmisi sudah nyambung. Makanya PLN kita harapkan fokus pada transmisi dan siapkan dari sebagai perusahaan service yang jalankan operasi. Jadi, karena itu pembangunan pembangkit lebih banyak dikerjakan oleh IPP (Independent Power Producer)," ungkapnya.
Sementara itu, jajaran mengaku akan tetap berlari mengejar dimulainya pembangunan mega proyek pembangkit listrik kendati kapasitasnya dikurangi. Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, menuturkan bahwa pada tahap awal, PLN memprioritaskan target penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik atau Power Purchase Agreement (PPA). Tanda tangan PPA ditargetkan bisa dilakukan di penghujung tahun ini.
"PPA mudah-mudahan kami tandatangani akhir tahun ini. Minimal sepuluh ribu mw," sebutnya.
Tahap selanjutnya, menurut Sofyan, melakukan financial closing atau pembiayaan. Pasca financial closing, proyek pembangkit listrik PLN baru bisa dibangun paling lambat awal 2016. Kemudian, dilanjutkan dengan pembangunan konstruksi.
"Habis itu, baru konstruksi mulai berjalan 2,5-3,5 tahun ke depan sampai proses jadi pembangkitnya. Selesai pembangkit itu, akhir 2018 sampai awal 2019," sebutnya.
Untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik baru serta sistem transmisi, PLN akan memperoleh dana dari beberapa sumber seperti pinjaman, suntikan dana pemerintah berupa Penyertaan Modal Negara (PMN), serta modal sendiri. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberi alokasi PMN sebesar Rp 5 triliun kepada PLN mulai tahun ini.
"PLN keluar Rp 5 triliun untuk tahun pertama. Tahun depan kita minta Rp 8 triliun," sebutnya.
Sementara itu, PLN juga memperoleh komitmen pinjaman dari lembaga donor asal China, Jepang, hingga Eropa. Pinjaman jangka panjang sudah ada plafon dari China Development Bank (DCB) dan beberapa bank pembangunan di Eropa serta Jepang. Plafon berkisar AS$ 1 miliar sampai AS$ 3 miliar. Tenor jangka panjang bisa 30 tahun.