Dasar hukum
Setidaknya, ada dua kategori perusahaan yang dikenal di Indonesia, yaitu perusahaan tertutup atau yang biasa disebut sebagai PT tertutup dan perusahaan terbatas terbuka atau yang biasa dikenal sebagai PT Tbk. Dari segi jumlah, PT tertutup jumlahnya tentu lebih banyak dibandingkan dengan PT Tbk. Karena memang, karakteristik kebanyakan perusahaan di Indonesia adalah perusahaan keluarga.
Dalam upaya menciptakan good corporate governance, peraturan yang menjadi kerangka terpenting bagi kehidupan corporate governance adalah UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Berdasarkan UUPT, suatu perusahaan adalah suatu badan hukum tersendiri yang memiliki Direksi dan Komisaris yang mewakili perusahaan.
Selain itu, terdapat pula peraturan lainnya, yaitu UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Peraturan yang disebut belakangan adalah peraturan khusus (lex specialis) bagi PT Tbk yang tidak diatur dalam UUPT.
Pada dasarnya, kedua perangkat peraturan tersebut telah memuat dengan baik semua prinsip-prinsip mengenai good corporate governance. Hampir semua prinsip yang terdapat dalam OECD telah terakomodasi dalam kedua perangkat hukum tersebut. Bahkan khusus terhadap pemegang saham minoritas, tersedia pula mekanisme untuk membela haknya dari dominasi pemegang saham mayoritas yang sebelumnya praktis tidak mendapat perlindungan sama sekali.
Direksi dan komisaris
Di dalam UUPT, kepengurusan suatu perusahaan dijalankan oleh Direksi (Pasal 79-93 UUPT). Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Secara umum, kepengurusan yang dijalankan oleh Direksi tersebut merupakan kekuasaan untuk mengelola perusahaan dengan itikad baik dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun rincian dan lingkup kerja serta tanggung jawab Direksi, diatur secara lebih spesifik di dalam akta perusahaan atau Anggaran Dasar Perusahaan.
Kewajiban Direksi yang terdapat dalam UUPT mengharuskan Direksi melakukan pencatatan kepemilikan saham dari semua anggota direksi, komisaris, maupun anggota keluarganya pada perusahaan maupun perusahaan lainnya, untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan.
















