Dalam Keputusan Direksi BEJ, terdapat beberapa persyaratan untuk dapat menjadi Komisaris Independen pada perusahaan tercatat. Pertama, anggota Komisaris Independen tidak boleh mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan. Kedua, tidak boleh mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan atau Komisaris lainnya dalam perusahaan tercatat yang bersangkutan.
Ketiga, tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan. Keempat, memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dan kelima, anggota Komisaris Independen harus diusulkan oleh pemegang saham dan dipilih oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam RUPS.
Komite Audit
Secara umum, Komite Audit memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan terhadap masalah-masalah di dalam cakupan tanggung jawabnya. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris. Selain itu, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, antara lain meliputi: melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Direksi BEJ, keanggotaan komite ini sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang, di mana seorang di antaranya merupakan Komisaris Independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Komite Audit. Sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen di mana sekurang-kurangnya satu di antaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan.
Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris perusahaan tercatat. Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, nantinya Dewan Komisaris wajib membuat rekomendasi perbaikan atau saran dan menyampaikannya kepada seluruh anggota Direksi perusahaan tercatat. Komite Audit juga wajib menyampaikan laporan atas aktifitasnya kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan.
Selain Komisaris Independen dan Komite Audit, Keputusan Direksi BEJ juga mewajibkan adanya Sekretaris Perusahaan dalam setiap perusahaan tercatat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, fungsi Sekretaris Perusahaan harus dilaksanakan oleh salah seorang direktur perusahaan tercatat dan pejabat perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk untuk itu.
Keberadaan Sekretaris Perusahaan tidak bisa dianggap sebelah mata dan jaangan dibayangkan harus mempunyai penampilan fisik yang menarik. Justru Sekretaris Perusahaan mempunyai peran penting sebagai "jembatan" antara perusahaan dengan masyarakat. Sekretaris Perusahaan bertugas untuk mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal. Selain memberi masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan yang ada, Sekretaris Perusahaan juga menjadi penghubung antara emiten dengan Bapepam dan masyarakat.
Jika dilihat dari dikeluarkannya peraturan yang secara spesifik mengenai kewajiban para perusahaan agar menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dalam perusahaannya, jelas telah ada suatu itikad baik yang dilakukan oleh BEJ. Dengan menerapkan good corporate governance ini, diharapkan perusahaan go public makin kredibel di mata masyarakat.
Sayangnya dalam prakteknya, masih banyak perusahaan yang belum menerapkan good corporate governance. Sampai dengan Juni 2001, yang berarti setahun setelah pemberlakuan peraturan tersebut, baru 20 perusahaan tercatat di BEJ yang telah memiliki organ-organ perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi BEJ tersebut. Itu berarti baru sekitar 7 persen dari jumlah perusahaan tercatat, yang keseluruhannya mencapai 287 perusahaan tercatat di BEJ.
Hal ini menunjukkan bahwa perhatian perusahaan, terutama perusahaan yang tercatat di BEJ terhadap penerapan good corporate governance masih sangat kurang. Kalaupun ada yang sudah mulai menerapkannya, kebanyakan dari perusahaan tersebut masih menganggap penerapan good corporate governance hanya sebagai suatu ketaatan terhadap regulasi dan bukan sebagai kebutuhan.
Sayang juga, banyak perusahaan gopublic yang mempunyai nama besar enggan menerapkan good corporate governance. Beberapa perusahaan besar dengan aset besar dan pasar yang menjangkau mancanegara ini merasa kinerja perusahaanya sudah bagus. Selain belum menerapkan peraturan BEJ, beberapa perusahaan ini tidak transparan dan pelit membagi informasi kepada publik. Tentu saja ini bertentangan dengan satus mereka sebagai perusahaan go public.
Dalam Keputusan Direksi BEJ tersebut, memang disebutkan bahwa kewajiban memenuhi ketentuan mengenai good corporate governance harus dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2001. Namun sayang, tidak ada ketentuan yang menetapkan sanksi bagi perusahaan tercatat yang hingga 31 Desember 2001 tidak juga memenuhi kewajibannya.
Terkadang memang tidak baik memberlakukan sesuatu dengan paksa dan bukan karena keinginan si pelaku. Namun, melihat karakteristik dan budaya korporasi di Indonesia, tidak ada salahnya jika sesekali "menekan" perusahaan Tbk. yang lalai menerapkan good corporate governance. Toh, semua itu dilakukan demi terciptanya pasar modal yang ber-good corporate governance dan penegakan hukum juga.
Terwujudnya pasar modal yang ber-good corporate governance hanya akan berhasil kalau ada komitmen dari komunitas perusahaan di korporasi. Komitmen dan kesadaran bahwa good corporate governance merupakan solusi untuk menjadi perusahaan yang sehat dan terpercaya, bukan karena latah atau sekadar mengikuti peraturan. Kredibilitas perusahaan bisa menjadi jawaban ampuh bagi pemecahan krisis ekonomi.
















