Menuju Pasar Modal Yang Ber-good Corporate Governance
Fokus

Menuju Pasar Modal Yang Ber-good Corporate Governance

Tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan good corporate governance telah cukup lama dikenal dan menjadi perbincangan orang, khususnya di kalangan pelaku usaha di pasar modal. Sayangnya dalam prakteknya, perangkat yang menunjang terciptanya good corporate governance belum dlaksanakan sepenuh hati oleh para pelaku usaha dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

Hukumonline News
Hukumonline News
Ari/APr
Bacaan 2 Menit

Dalam Keputusan Direksi BEJ disebutkan bahwa setiap perusahaan yang tercatat di BEJ, wajib memiliki Komisaris Independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30 persen dari seluruh jumlah anggota komisaris. Selain itu, organ lain yang juga wajib dimiliki oleh perusahaan yang tercatat di BEJ adalah Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan.

Komisaris Independen

Peran komisaris yang relatif pasif, memunculkan suatu anggapan bahwa komisaris tidak memililki manfaat alias sekadar pajangan. Selain itu, persoalan lain yang menyertai persoalan Komisaris adalah persoalan independensinya.

Selama ini, keberadaan Komisaris perusahaan-perusahaan di Indonesia banyak dipegang oleh para pejabat di pemerintahan, baik yang masih aktif maupun yang sudah mantan. Hal ini mau tidak mau menimbulkan persepsi bahwa pengangkatan Komisaris atau Dewan Komisaris tersebut dimaksudkan dengan tujuan agar mempunyai akses ke instansi pemerintah ataupun dengan tujuan lainnya.

Dalam hal ini, tentunya integritas dan kemampuan dari Komisaris menjadi dipertanyakan. Terlebih lagi, independensinya menjadi diragukan karena hubungan khususnya dengan pemegang saham mayoritas. Karena biasanya, Komisaris merupakan wakil-wakil dari pemegang saham mayoritas.

Atas hal-hal tersebutlah, konsep Komisaris Independen mulai dipikirkan sampai pada akhirnya diatur secara khusus dalam Keputusan Direksi BEJ sebagai salah satu organ penunjang terciptanya good corporate governance.

Pengangkatan Komisaris Independen untuk meningkatkan efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Komisaris Independen yang "bukan orang dalam" ini diharapkan akan menciptakan keseimbangan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait.

Dasar hukum pengangkatan Komisaris Independen hanya peraturan Bursa Efek Nomor I.A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas. Batasan dan kriteria yang diatur dalam peraturan ini masih sangat umum, sehingga menimbulkan banyak interpretasi dari emiten Bursa. Dalam Peraturan BEJ memang disebutkan, komisaris diusulkan oleh pemegang saham dan dipilih oleh pemegang saham yang bukan pemegang saham pengendali dalam RUPS. Sementara dalam UU PT Pasal 95 dinyatakan bahwa Komisaris diangkat oleh RUPS.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info