Direksi juga harus melaporkan semua kerjanya kepada pemegang saham dan bertanggung jawab atas pelaksanaan audit atas pembukuan perusahaan. Untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu, Direksi wajib harus meminta persetujuan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) maupun Komisaris. Dengan kewenangan dan kewajiban di pundak Direksi yang sedemikian rupa, seharusnya good corporate governance bisa dijalankan.
Berbeda dengan Direksi, Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap pekerjaan direksi. Komisaris juga bisa memberikan nasehat kepada Direksi, dan jika perlu komisaris bisa memberhentikan sementara Direksi yang dianggap menyimpang dari tujuan perusahaan. Sama halnya dengan Direksi, seharusnya dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisaris, good corporate governance bisa dijalankan dengan baik.
Namun kenyataannya, tidak demikian. Banyak perusahaan yang tidak menjalankan prinsip-prinsip good corporate governance dengan baik. Krisis ekonomi sejak 1997 merupakan pelajaran bagi Indonesia, betapa selama ini banyak perusahaan yang dikelola secara asal-asalan. Perilaku bisnis konglomerasi telah menyuburkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan mengabaikan prinsip-prinsip good corporate governance.
Dalam sebuah diskusi yang dihadiri oleh beberapa Komisaris dari perusahaan-perusahaan besar dan ternama, terungkap bahwa selama ini, peran Komisaris yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi dan jalannya perusahaan, tidak berjalan dengan baik. Kebanyakan, Komisaris hanya datang pada saat perusahaan melakukan RUPS atau RUPS Luar Biasa (RUPSLB) saja.
Keputusan Direksi BEJ
Melihat kenyataan rentannya pengawasan terhadap perusahaan, maka penerapan prinsip-prinsip good corporate governance mulai ditegakkan. Bursa Efek Jakarta (BEJ) merupakan salah satu institusi yang telah mulai mewajibkan perusahaan yang tercatat di BEJ memiliki organ-organ yang mendukung terciptanya good corporate governance. Kewajiban tersebut tertuang dalam Keputusan Direksi PT BEJ No. Kep-315/BEJ/062000 yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2000.
Telah menjadi pengetahuan umum bahwa prinsip utama yang dipegang dalam dunia pasar modal adalah prinsip keterbukaan (disclosure). Dengan prinsip keterbukaan ini, semua pemegang saham berhak mengetahui apa yang sedang terjadi dan bagaimana kondisi perusahaannya. Terlebih lagi, perusahaan yang telah tercatat di suatu Bursa Efek, pemegang sahamnya adalah publik.
Sehingga sangat wajar jika BEJ mewajibkan perusahaan yang tercatat di sana memiliki organ-organ yang mendukung terciptanya good corporate governance. Pasalnya, kewajiban tersebut dimaksudkan sebagai alat pengawasan terhadap perusahaan yang tentunya juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas.
















