Menyediakan Aborsi Aman di Indonesia
OPINI

Menyediakan Aborsi Aman di Indonesia

Kementerian Kesehatan, IDI, dan POGI perlu didorong untuk berempati dalam melihat pentingnya menyediakanlayanan aborsi aman. Setidaknya bagi korban kekerasan seksual sesuai kebijakan saat ini.

•Bacaan 6 Menit

Tanggal 28 Maret 2024 hari ini menjadi awal diperingatinya hari menghapuskan stigma aborsi di seluruh dunia oleh aliansi sejumlah organisasi sosial. Gerakan ini dilakukan untuk melengkapi 28 September yang merupakan hari aborsi aman sedunia. Tujuannya agar berdampak pada kebijakan dan layanan di masyarakat.

 Girlie L.A. Ginting (kiri); Maidina Rahmawati (kanan). Foto: Istimewa
Girlie L.A. Ginting (kiri); Maidina Rahmawati (kanan). Foto: Istimewa

Gerakan aborsi aman sebenarnya berevolusi. Sebelumnya, gerakan ini dipopulerkan oleh kelompok feminis liberal kulit putih dengan semangat pro-choice. Isinya menekankan aborsi sebagai pilihan perempuan dan hak privasi. Mereka menginterpretasikan hak privasi sebagai negative rights. Tuntutannya adalahmeminta negara untuk tidak mengintervensi hak ini. 

Baca juga:

Dorothy Roberts—dalam bukunya Killing the Black Body: Race, Reproduction, and the Meaning of Liberty—mengkritik gerakan pro-choice bahwa “hak negatif,” bergantung sepenuhnya pada pilihan individu. Padahal, tidak semua orang memiliki pilihan. Terdapat struktur kekuasaan dalam konteks ekonomi, politik, dan sosial yang menyebabkan perempuan tidak memiliki pilihan. Konsep pro-choice ini tidak memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan otonomi kelompok miskin dan tertindas.

Selain itu, terjadi juga evolusi untuk menginterpretasi hak privasi, bahwa inti dari privasi adalah otonomi. Otonomi tersebut harus dimiliki setiap orang yang untuk memenuhinya harus memperhatikan akses sosial dan politik seseorang. Penyediaan aborsi aman adalah bagian dari menjamin otonomi individu harus dimiliki siapa saja secara setara. Oleh karena itu, gerakan aborsi memperhatikan kerentanan berdasarkan ras dan kelas yang menghambat kesetaraan. Dorongan ditujukan pada penghapusan kriminalisasi aborsi dan keadilan bereproduksi. Penyediaan aborsi aman bukan sekadar memberi pilihan, tetapi untuk melindungi otonomi manusia yang berlandaskan keadilan sosial.

Dalam konteks Indonesia, penyediaan layanan aborsi aman jelas merupakan masalah keadilan sosial. Tahun 2018 lalu, WA (16 tahun), dari keluarga miskin di Muara Bulian, Jambi, harus melahirkan tidak aman akibat perkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya. Ia malah dituduh melakukan aborsi bahkan sempat ditahan dan diputus 6 bulan penjara. WA diputus lepas oleh pengadilan di tingkat banding atas dasar daya paksa akibat trauma sebagai korban kekerasan seksual. 

WA terbilang bernasib lebih baik. Tahun 2021 lalu, M (12 tahun)—juga berasal dari keluarga miskin—diperkosa oleh seorang kakek 56 tahun. M mengalami kehamilan lalu memohon untuk diberikan layanan aborsi aman kepada negara. Namun, permohonannya ditolak oleh Polres Jombang. M tidak mendapat layanan kesehatan selama masa kehamilannya meski pernah diberikan bantuan sebatas sembako.

Indonesia memang masih melarang berbagai perbuatan mengenai aborsi dalam Pasal 283, 299, 346, 347, 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, sejak tahun 2009 lalu, Pasal 75 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan 2009). telah mengecualikan aborsi aman bagi korban perkosaan. Syaratnya adalah usia kehamilan hingga delapan minggu dan untuk kehamilan atas indikasi kedaruratan medis. Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan Pasal 463 UU No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Aborsi aman akhirnya dibolehkan hanya untuk seluruh korban kekerasan seksual—tidak hanya perkosaan—yang mengalami kehamilan sampai dengan 14 minggu dan untuk kedaruratan medis tanpa batasan usia kehamilan. Kebaruan aturan ini kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 60 UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan(UU Kesehatan).

Sayangnya, kebaruan aturan ini tidak selaras dengan pandangan para aktor yang seharusnya bertanggung jawab dalam penyediaan layanan aborsi aman. Organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI)dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) menolak keras pengecualian larangan aborsi untuk korban kekerasan seksual dengan batas kehamilan 14 minggu. Sebuah laporan pers pada peringatan Hari Aborsi Aman sedunia 2023 lalu menyebut IDI membenturkan layanan aborsi aman dengan sumpah dokter. Padahal, sumpah dokter tersebut pun diakui telah ketinggalan zaman dan banyak yang telah melakukan revisi seiring kebutuhan layanan, termasuk aborsi.

Penolakan sejenis juga datang dari Kementerian Kesehatan. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak menolak penerapan pedoman World Health Organization (WHO)tentang penyelenggaraan aborsi. POGI juga membenturkan layanan aborsi aman dengan preferensi personal. Alasannya dokter obgyn belum tentu bersedia menyediakan layanan aborsi aman.

Kementerian Kesehatan, IDI, dan POGI perlu didorong untuk berempati dalam melihat pentingnya menyediakanlayanan aborsi aman. Setidaknya bagi korban kekerasan seksual sesuai kebijakan saat ini. Lembaga pendamping korban, Women Crisis Center (WCC) Jombang melaporkan peningkatan kebutuhan aborsi bagi korban kekerasan seksual. Pada tahun 2021, WCC Jombang menghadapi lima kebutuhan aborsi aman. Jumlahnya meningkat tahun 2022 menjadi tujuh korban yang sayangnya tidak bisa dipenuhi.

Pemerintah sebenarnya telah memiliki sejumlah kebijakan terkait setelah terbitnya UU Kesehatan 2009. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Kesehatan No.3 tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi. Namun, Kementerian Kesehatan tidak pernah melaporkan kepada publik bagaimana perkembangan pelaksanaan kebijakan ini.

Penelitian ICJR menemukan bahwa belum ada panduan pelaksanaan pelatihan aborsi meski mandat untuk melakukannya telah berusia delapan tahun. Kementerian Kesehatan tidak kunjung menunjuk fasilitas kesehatan yang dapat menyediakan aborsi aman. Bahkan, POGI kembali membenturkan kebaruan aturan aborsi aman juga dengan kendala sistem kesehatan, seolah sistem di Indonesia tidak mampu menyediakan.

Hal ini sebenarnya bertentangan dengan perkembangan wacana tentang aborsi secara global. Esai karya Presser berjudul Maybe Abortion Isn’t as Complicated as We’ve Been Led to Believe membahas bahwa aborsi secara historis aman dilakukan. Ia merujuk catatan sejarah pertengahan abad 19 di benua Amerika. Bidan dan penyedia pengobatan alternatif biasa memberi layanan restorasi menstruasi masa awal kehamilan dengan obat-obatan dan herbal.

Baru pada 1840 saat American Medical Association (AMA) terbentuk dan berkampanye membuat aborsi menjadi ilegal. AMA membuat stigma aborsi sebagai amoral dan memberikan kewenangan aborsi hanya kepada dokter. Perjalanan awal gerakan aborsi oleh feminis kulit putih juga dikritik. Mereka menempatkan hanya dokter yang dapat melakukannya. Padahal, hal ini merupakan preferensi kelas menengah dan menjadi akar liberalisasi layanan aborsi.

Dalam konteks masyarakat penduduk mayoritas muslim di Timur Tengah, praktik restorasi menstruasi di awal kehamilan juga diterima di masyarakat. Aborsi bahkan tidak dilakukan dokter atau bidan, melainkan dengan indigenous method. Caranya dengan menggunakan ramuan herbal, obat-obatan yang diminum secara oral atau dimasukkan ke dalam vagina.

Di Indonesia, beberapa penelitian membuktikan keamanan praktik aborsi mandiri tanpa harus bergantung dengan sistem kesehatan formal. Pada tahun 2018, Guttmacher Institute melaporkan, 73% aborsi dilakukan dengan self-managed. Jamu dilaporkan sebagai metode aborsi yang paling banyak digunakan mencapai angka 40% perempuan. Hanya 8% dari persentase tadi yang mengalami komplikasi.

Aborsi juga dilaporkan dilakukan dengan layanan hotline, bahkan untuk kehamilan setelah 12 minggu. Pada Juli 2012 sampai dengan Oktober 2016, terdapat 96 orang mengakses layanan hotline aborsi. Dari jumlah itu, 91 perempuan memperoleh layanan konseling secara daring.

Hasil konseling menemukan bahwa 83 perempuan berhasil menghentikan kehamilannya tanpa perlu mengakses layanan kesehatan lanjutan. Hanya lima orang yang menunjukkan komplikasi dan membutuhkan layanan, satu orang mengakses layanan kesehatan karena terminasi kehamilan gagal, sedangkan dua orang lainnya tidak diketahui kelanjutan hasilnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa konseling jarak jauh bisa aman meski untuk kehamilan di atas 12 minggu.

Praktik aborsi mandiri atau self managed tanpa membebani sistem kesehatan formal ini sebenarnya sejalan dengan rekomendasi WHO. Aborsi sampai dengan 12 minggu bisa disediakan cukup dengan memberikan akses obat. Bantuan dokter umum diberikan hanya jika diperlukan.

Prosedur itu bahkan hanya melibatkan dua jenis obat. Namun, salah satu jenis obat itu tidak terdaftar di Indonesia. Satu jenis lagi terdaftar untuk mengobati sakit lambung yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Tak mudah untuk mengaksesnya dalam keadaan negara tak berkomitmen untuk menyediakan aborsi aman. Padahal, Kehamilan akibat kekerasan seksual banyak ditemukan di masyarakat.

Kita bisa mendapatkan informasi pada mesin pencari Google. Gunakan kata kunci diperkosa hingga hamil paling tidak dalam kurun waktu 1 Januari – 24 Maret 2024. Hanya kurang dari tiga bulan, ada 12 kasus perkosaan dengan korban hamil. Bahkan, hanya satu korban saja yang bukan anak. Enam korban (50%) diperkosa oleh kerabat keluarga mulai dari ayah kandung, ayah tiri, kakak, kakak ipar hingga paman. Bagaimana mungkin kita membebankan anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh orang terdekatnya,untuk melanjutkan kehamilan dan mengasuh anak hasil kekerasan?

Jika pemerintah mau menyediakan layanan aborsi aman untuk korban kekerasan seksual, cara sederhana dengan menyediakan akses obat harusnya bisa dilakukan. Tak perlu sampai seperti kasus M. Ia dan orang tuanya secara terbuka mengajukan permohonan aborsi kepada otoritas tetapi malah ditolak permohonannya. Padahal, kehamilannya saat itu kurang dari delapan minggu yang aborsinya bisa ditangani dengan obat.

*)Maidina Rahmawati dan Girlie L.A. Ginting adalah Peneliti Hukum di The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline.

aborsikesehatanuu kesehatanpelayanan kesehatanprotokol kesehatan
Girlie L.A. Ginting

Peneliti Hukum di The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Maidina Rahmawati

Peneliti Hukum di The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info