Profesi advokat, serupa ruang sidang yang penuh dengan teka-teki dan ketegangan adalah dunia yang seringkali disesaki dengan orkestrasi suara yang saling bertentangan, argumen tak bertepi dan pertempuran hukum yang membawa pertaruhan lebih dari sebatas angka dan fakta. Namun, layaknya air keruh yang tak dapat memperlihatkan permukaan dasarnya, ekosistem profesi advokat menyimpan jauh lebih banyak pekerjaan rumah ketimbang yang tampak dari permukaan yang tenang dan tak bergelombang.
Belakangan ini, telah terjadi peristiwa yang cukup menghebohkan linimasa media sosial dan mematik kecaman dari berbagai kalangan, usai kericuhan yang melibatkan salah satu kuasa hukum dari Razman Nasution, Firdaus Oiwobo, yang naik ke meja sidang itu viral. Kejadian ini bermula ketika Razman Nasution, yang tengah menjadi terdakwa, menghampiri Hotman Paris, yang merupakan saksi korban, di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Baca Juga:
Diferensiasi Fungsional dalam KUHAP: Masih Relevan atau Menjadi Sumber Masalah?
Kritik atas Penahanan dalam Peradilan Pidana
Buntut dari insiden tersebut, Kongres Advokat Indonesia (KAI) akhirnya mengambil sikap untuk memberhentikan Firdaus Oiwobo sebagai anggotanya, dengan alasan bahwa ia terbukti melanggar etika profesi Advokat dan merusak kehormatan dan nama baik KAI. Namun, sanksi terhadap Firdaus tidak berhenti di pemecatan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan sejumlah kuasa hukum dari Razman Nasution ke Bareskrim Polri. Puncaknya, Pengadilan Tinggi Banten mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 yang memuat pembekuan Berita Acara Sumpah (BAS) Advokat Firdaus Oiwobo, sebagai akibat dari kerusuhan yang telah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu.
Buntut dari viralnya kejadian tersebut, tidak sedikit dari kalangan Advokat, akademisi hingga masyarakat luas mengutuk keras tindakan premanisme yang telah dilakukan oleh oknum advokat di ruang pengadilan terhormat yang sama sekali tidak mencerminkan keluhuran profesi Advokat sebagai Officium Nobile, bahkan merendahkan martabat pengadilan.
Dimanapun letak posisi dan kepentingannya di ruang persidangan baik Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, maupun Kuasa Hukum, layaknya toga yang mereka pakai sebagai lambang kehormatan, meja-meja di hadapan mereka adalah satu bagian sakral yang tak terpisahkan. Maka, sangat tercelanya jika meja yang menjadi tempat bertumpuknya nasib manusia dipertaruhkan, justru diinjak dan dinistakan.
Darurat Standar Etika Advokat
Sikap profesionalisme tanpa dilandasi oleh nilai dan etika hanya akan membuatnya tak terkendali tanpa arah yang jelas. Namun sebaliknya, etika yang tak ditopang oleh profesionalisme justru membuatnya lumpuh dan tak berkembang. Sebagai profesi yang bebas dan mandiri, Advokat semestinya tidak dilihat sebatas instrumen untuk mendulang kekayaan dan meraup keuntungan, tetapi sebagai media yang menyandang nilai moral yang luhur dalam masyarakat.
Jika mengamati proses transformasi digital, hari ini kita akan menyaksikan bahwa media sosial kini menjadi arena utama bagi sejumlah Advokat untuk menyuarakan pendapat, membela klien, atau bahkan terlibat dalam perseteruan saling menjatuhkan di antara rekan seprofesi. Media sosial yang semestinya menjadi sarana rekreasi dan edukasi, kini telah berubah menjadi gelanggang pertempuran verbal yang disesaki dengan sindiran, tuduhan bahkan hinaan yang vulgar dipertontonkan.
Fenomena saling sindir-menyindir, bahkan saling menjatuhkan antar sesama Advokat di media sosial saat ini bukan menjadi perkara yang langka. Beberapa dari mereka memanfaatkan akun media sosial pribadinya untuk saling serang antar rekan sejawat, baik dengan cara yang halus maupun dengan cara yang frontal, bahkan tak pantas. Meskipun Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 memastikan warga negara mempunyai hak untuk berekspresi dan menyatakan pendapatnya secara bebas dan tanpa tekanan, namun perilaku semacam ini jelas bertentangan dengan semangat Officium Nobile, yang mengajarkan setiap Advokat untuk menjaga citra diri dan profesinya. Terlebih, jika mereka mempunyai ratusan ribu pengikut di sosial media dan pengaruh yang luas di masyarakat.
Meskipun belum ditemukan data yang pasti, pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat di Indonesia tidak sedikit terjadi. Namun, dari sekian banyak kasus yang mencuat ke permukaan, seringkali berlalu tanpa proses penyelesaian yang jelas dan belum tersedia sidang kode etik yang dapat dipergunakan sebagai preseden baik bagi Advokat maupun masyarakat. Oleh karena itu, alangkah ironisnya jika kode etik profesi yang semestinya menjadi pedoman Advokat dalam bertingkah laku dan menjalankan profesinya, justru tidak lagi dianggap sebagai panduan atau perwujudan komitmen moral setiap Advokat dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
Benang Kusut Tata Kelola Profesi Advokat
Selain permasalahan yang terjadi dalam internal diri seorang Advokat, di dalam tubuh organisasinya pun kompleksitas masalah semakin nampak, mulai dari perdebatan klasik menyoal sistem single bar atau multi bar hingga masalah menyangkut kemudahan mendirikan organisasi advokat di Indonesia. Merujuk pada hasil riset yang diterbitkan oleh ICJR, hingga Mei 2023 terdapat setidaknya 51 organisasi Advokat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, di mana setiap organisasi menjalankan fungsi profesinya dengan standar yang beragam.
Terlepas dari aspek normatif dan historisnya, hingga detik ini kita tak menampikkan realitas yang terjadi bahwa Indonesia belum siap mengadopsi sistem organ tunggal (single bar) di tengah pluralitas organisasi Advokat yang tengah berkembang. Terlepas dari perdebatan yang tak berkesudahan itu, semua organisasi Advokat yang tersedia saat ini semestinya menjadi kanal yang sehat untuk memperjuangkan kepentingan profesi, dan berhenti untuk terjebak dalam ego-sektoral dan kompetisi yang tak sehat antar rekan sejawat, yang justru semakin mendelegitimasi citra profesi Advokat di mata publik.
Merujuk pada The UN Basic Principles on the Role of Lawyers, Pemerintah, Organisasi Profesi Advokat dan Institusi Pendidikan harus bekerja sama guna memastikan bahwa Advokat menjalani sistem pendidikan dan pelatihan yang ideal. Lebih dari itu, mereka juga harus mempunyai pemahaman yang cukup tentang tugas dan fungsi Advokat yang ideal dan beretika.
Sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan profesi (PKPA) yang terasa singkat, cepat dan tidak sampai satu bulan, mekanisme Ujian Profesi Advokat (UPA) juga dinilai terlalu longgar. Pasalnya, tahapan ujian─yang semestinya menjadi proses filterisasi untuk memastikan hanya mereka yang benar-benar layak menyandang profesi Advokat─seringkali lebih fokus pada kuantitas daripada kualitas. Akibatnya, dengan pemberlakuan sistem pendidikan yang singkat dan proses ujian yang dianggap mudah pada akhirnya menghasilkan Advokat yang tidak cukup kompeten, baik secara keilmuan, teknis, maupun moral.
Selain itu, sistem pengawasan yang lemah menjadi masalah besar lain dalam ekosistem profesi Advokat dewasa ini. Di tengah maraknya praktik ketidakprofesionalan yang terjadi, ketersediaan lembaga independen yang mampu melakukan pengawasan ketat terhadap para Advokat termasuk organisasinya menjadi suatu urgensitas yang mesti diketengahkan. Namun dalam realitasnya, proses pengawasan ini seringkali tidak berjalan efektif, bahkan tidak nampak sama sekali. Organisasi Advokat yang seharusnya berperan sebagai lembaga pengawas internal, seringkali justru terjebak dengan masalah mereka sendiri dan tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik.
Ketika sebuah lembaga Advokat gagal mengawasi anggotanya dengan ketat, profesi ini menjadi kian rentan terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, kericuhan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melibatkan sejumlah pengacara ternama, menjadi salah satu bukti nyata bahwa proses pengawasan terhadap profesi Advokat di Indonesia masih sangat lemah.
Apa yang telah terjadi saat ini memperlihatkan bahwa kita sedang menyelami ruang keruh profesi advokat. Apa yang telah terjadi dalam kasus “Advokat naik meja sidang” semestinya menjadi momen yang tepat untuk merenungkan arah dan masa depan bagi seluruh elemen dalam dunia kepengacaraan.
Reformasi di tubuh profesi Advokat menjadi sinyal pembenahan yang mesti segera dilakukan, mulai dari kurikulum pendidikan hingga ketajian lembaga pengawas. Namun, jika wacana tersebut tanpa disertai dengan revisi terhadap Undang-Undang Advokat yang dirasa sudah tak lagi relevan dalam menjawab segudang persoalan yang terjadi, maka upaya peningkatan penegakan hukum di masa depan akan sulit untuk memastikan bahwa Advokat yang diangkat dan disumpah telah memenuhi standar kompetensi serta kualitas yang ditetapkan.
*) Yayang Nanda Budiman, S.H., Lawyer Intern LBH DPN Indonesia, Alumni S1 Hukum Universitas Galuh, Kolumnis Kompas.com & Legal Content Writer
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
