Setelah dinyatakan dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada 2018 lalu, PT Merpati Nusantara Airlines (Merpati Airlines) akhirnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan pailit dibacakan oleh majelis hakim pada Jumat (2/6).
Merpati Airlines berstatus pailit setelah salah satu kreditur PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA mengajukan permohonan pembatalan perdamaian terhadap perusahaan burung besi pelat merah tersebut. PT PAA memiliki nilai tagihan dengan nilai yang cukup besar kepada Mentari Airlines, yakni senilai Rp964,98 miliar.
Saat dikonfirmasi, Agus Widjaja selaku Sekretaris Perusahaan PT PPA menjelaskan bahwa pembatalan homologasi tersebut merupakan konsekuensi dari ketidakmampuan Merpati Airlines untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian. Di mana dinilai dari berbagai aspek keberlanjutan bisnis, Merpati Airlines tidak layak dipertahankan.
Baca:
- Merpati Airlines Resmi Pailit
- Akibat Hukum Bila BUMN Pailit
- Merpati Ditetapkan Pailit, Ini Respons Kuasa Hukum Eks Pilot
“Pembatalan homologasi juga merupakan bagian dari rangkaian proses pembubaran Merpati Airlines yang akan memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak terkait maskapai yang sudah tidak beroperasi sejak 2014,” kata Agus kepada Hukumonline, Rabu (8/6).
Bahkan sejak dinyatakan PKPU pada 2018 lalu, dengan kondisi perusahaan yang tidak beroperasi, Merpati Airlines belum mampu untuk melakukan pembayaran kepada para kreditur, termasuk kepada PPA. Sampai dengan saat ini, lanjut Agus, Merpati Airlines tidak melakukan pembayaran sehingga tidak ada pengurangan kewajiban kepada PPA.
Selanjutnya dengan dibatalkannya perjanjian homologasi, maka kewajiban Merpati Airlines kepada pihak ketiga termasuk pesangon kepada eks-karyawan akan diselesaikan dari penjualan seluruh aset Merpati Airlines oleh kurator melalui mekanisme lelang sesuai dengan penetapan Pengadilan dengan memperhatikan keadilan bagi seluruh pihak.
“Oleh karena itu, kami berharap seluruh pihak dapat menghormati dan mendukung proses hukum yang berlangsung,” tegas Agus.
Sebelumnya kuasa hukum Tim Advokasi Paguyuban Pilot Ex Merpati, Adhiguna A Herwindha, menyayangkan putusan pengadilan untuk menetapkan pailit maskapai penerbangan plat merah, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero). Meski demikian, dia menyatakan menghormati putusan tersebut sebagai bentuk ketaatan hukum.
Adhiguna mengungkapkan pihaknya juga telah mengajukan permohonan pencabutan pembatalan perdamaian yang sudah diajukan. "Iya sangat disayangkan akhirnya pengadilan memutus terlebih dahulu perkara No. 5 ketimbang perkara No. 4, punya kami, PPEM Pilot," ungkap Adhiguna, Selasa (7/6).
Adhiguna berharap proses pemberesan budel pailit Merpati dapat berjalan lancar, cepat, transparan dan jauh dari KKN. Kemudian, dia juga menyatakan status kreditor dari para eks karyawan dapat ditingkatkan dari yang tadinya hanya Kreditor Konkuren pada saat PKPU menjadi Kreditor Preferen.
"Karena itulah yang kita juga perjuangkan selama ini. Kita akan mengikuti dan menghormati proses hukum yang ada dan mengajukan tagihan atas hak-hak klien kami kepada Kurator pada proses kepailitan ini," ungkapnya.
Dia juga berandai kalaupun ternyata dengan proses kepailitan ini hak-hak dari para eks karyawan tidak terpenuhi sepenuhnya maka Pemerintah harus bertanggung jawab karena Merpati merupakan BUMN. "Terlebih Merpati punya nilai sentimental dan historis terhadap pembangunan bangsa oleh karena usahanya merupakan penerbangan perintis yang menyambungkan daerah-daerah terpencil dengan kota-kota besar," jelasnya.
"Pembangunan negara ini sampai dengan saat ini juga karena jasa Merpati yang digerakkan oleh para eks karyawannya. Sehingga dengan demikian Pemerintahpun harus turut bertanggung jawab apabila pemenuhan kewajiban Para Eks Karyawan dari proses kepailitan tidak terpenuhi sepenuhnya" tambahnya.