Menurut Zulkifli, FPAN menolak Pasal 169 (a) yang dinilai diskriminatif. Bukan itu saja, FPAN juga menolak pasal 91 RUU tersebut. Pasal itu berbunyi, Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaku tambang baru atau pemain baru dibebani dengan sejumlah kewajiban, sedangkan pemain lama yang sudah memiliki kontrak karya atau perjanjian karya sangat dimanjakan dengan adanya pasal ini, katanya.
Atas dasar itulah FPAN menolak RUU Minerba disahkan menjadi UU, sebelum pasal 91 dan 169 (a) dicabut. Sebelum Pasal 169 (a) dihapus atau selama pasal ini tercantum dalam RUU ini, baik secara substansial maupun secara redaksional, kami menolak mengesahkan RUU Minerba, tegasnya.
Sebelumnya, FPKB yang diwakili oleh Misbah Hidayat juga menyatakan agar semua anggota dewan merenungkan kembali dan tidak terburu-buru menyetujui RUU Minerba. FPKB mengkritisi Pasal 5 ayat (1) sampai (5) dan pasal 134 ayat (2) dan (3). Menurut Misbah, Pasal 5 yang memuat klausul pengutamaan produksi mineral dan batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, turut mencantumkan secara eksplisit besaran persentasenya. Jadi, bukan hanya diatur melalui peraturan pemerintah. Sedangkan ketentuan di dalam Pasal 134 ayat (2) dan (3), kata Misbah, akan berpotensi saling menganulir atau dapat menimbulkan sengketa penggunaan lahan bagi pertambangan dengan kepentingan konservasi.
Untuk ketentuan peralihan yang tercantum dalam Pasal 169, FPKB berpendapat bahwa RUU Minerba gagal untuk menjadi payung hukum bagi upaya penertiban terhadap operasi penambang besar, seperti Freeport, Inco dan Newmont, yang dinilai merugikan rakyat baik dari sisi ekologis maupun ekonomi.
Sementara, FPKS yang awalnya setuju agar RUU Minerba dijadikan UU, secara mengejutkan berubah pikiran. Di akhir rapat, FPKS menyatakan tidak bersedia mensahkan RUU Minerba karena keberatan dengan Pasal 169 ayat (a).
Singkat cerita, ketiga parpol tersebut langsung walk out ketika pimpinan sidang akan mengetuk palu untuk mensahkan RUU Minerba.
Renegosiasi Kontrak?
Menanggapi sikap DPR, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, tidak ada pasal maupun ayat yang diubah meski ada penolakan dari ketiga fraksi di DPR. Menurutnya, kontrak ataupun perjanjian yang sudah berjalan, akan tetap dihormati. Hanya, isinya akan disesuaikan dengan UU Minerba yang baru ini.
Pasal 169 (a) tidak hilang, karena kontrak tetap dihormati, tapi isinya (kontrak) akan disesuaikan. Kecuali untuk kita upayakan untuk penerimaan negara. Kemudian mereka (operator tambang) membuat rancangan untuk luas wilayah tambang, katanya sambil ngeloyor pergi meninggalkan Gedung Nusantara II Komplek DPR/MPR Senayan, Jakarta, tempat Rapat Paripurna digelar.
Pengamat pertambangan Ryad Chairil menilai RUU Minerba merupakan produk yang optimal setelah pergulatan 1998. Menurutnya, ketentuan ini sarat dengan kepentingan nasional, lantaran tidak ada lagi perjanjian usaha pertambangan maupun kontrak yang diatur. Makanya RUU ini dikritik oleh kontraktor asing yang selama ini sudah keenakan beroperasi di Indonesia, kata Ryad.
Namun Ryad tetap melihat ada kelemahan dalam RUU ini. Misalnya mengenai prosedur mendapatkan IUP. Ia mengatakan dalam RUU Minerba izin yang diperoleh bakal lebih lama dan berbelit-belit ketimbang izin-izin pertambangan sebelumnya. Salah satu yang membuat lama adalah pemerintah harus menetapkan dulu wilayah pertambangannya, kemudian baru operator tambang mengajukan izin, ujarnya.
Selain itu, ketentuan peralihan dalam RUU ini, menurutnya, rada banci. Karena di satu sisi mengatakan kontrak tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir, tapi di sisi lain menyebutkan kontrak diminta disesuaikan. Nanti pasti akan ada negosiasi kontrak antara pemerintah dengan operator tambang. Pertanyaannya, bagaimana jika si kontraktor tidak mau menyesuaikan kontraknya?
Makanya Ryad memprediksi kalau ketentuan yang diatur dalam Pasal 169 itu tidak akan berjalan. Seharusnya, kata dia, pasal itu langsung mewajibkan para operator tambang, atau pemerintah menghormati sampai selesainya masa kontrak. Apalagi, tidak mudah untuk renegoisasi kontrak, katanya.
Tak seperti pengesahan Rancangan Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indoneisa (RUU LPEI), pengesahan RUU Pertambangan, Mineral dan Batubara (Minerba) pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI (16/12) diwarnai aksi walk out oleh tiga fraksi. Mereka adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) dan Fraksi Partai Keadilan Sosial (FPKS). Ketiganya mempersoalkan ketentuan Pasal 169 yang membahas mengenai kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara.
Pasal itu menyebutkan, Pada saat Undang-Undang ini berlaku: a) Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian; b) Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara; c) Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.
Anggota DPR FPAN Zulkifli Halim mengatakan, kontrak-kontrak yang sekarang ada, banyak dibuat dalam suasana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Akan tetapi, katanya, dalam era demokrasi seperti sekarang, pertambangan sudah seharusnya mendahulukan kesejahteraan rakyat. Kita menyadari, kita harus menghormati yang namanya kontrak. Tetapi jangan lupa, perjanjian akan tidak berlaku bilamana ada perubahan yang fundamental dalam konteks situasinya, ujarnya.
