Mispersepsi Terhadap Malpraktik Medis
OPINI

Mispersepsi Terhadap Malpraktik Medis

Penulis ingin menyampaikan pondasi tindakan medis agar dapat dikategorikan sebagai lege artis meliputi 3 hal yaitu: informed consent; Standar (baik Standar Pelayanan Medis, Standar Profesi, maupun SOP); tujuan konkrit dari tindakan medis yang selaras dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang medis. Kegagalan tindakan medis tidak identik dengan malpraktik medis.

•Bacaan 5 Menit
WA
Penulis Opini

Risiko medis merupakan salah satu penyebab kegagalan tindakan medis. Risiko medis adalah faktor internal yang berasal dalam diri atau tubuh pasien yang menyebabkan tindakan medis mengalami kegagalan. Meskipun tindakan medis telah sesuai dengan Standar, potensi munculnya risiko medis tetap ada. Dalam setiap tindakan medis, selalu terkandung risiko medis. Risiko medis tidak dapat dihilangkan. Namun, risiko medis dapat diupayakan untuk diminimalisir dan diupayakan pertolongan darurat untuk mengatasi risiko medis. 

Beberapa risiko medis yang pernah terjadi dalam tindakan medis adalah sebagai berikut: Steven Jhonson Syndrome – SJS (Putusan Pengadilan Nomor 23/PDT/2018/PT.DKI); pendarahan batang otak (Putusan Pengadilan Nomor 146/Pdt.G/2019/PN.Ptk jo. Putusan Pengadilan Nomor 22/PDT/2020/PT.Ptk); pengangkatan rahim akibat kondisi kanker yang telah menyebarluas (Putusan Pengadilan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt); risiko medis saat tindakan anestesi spinal (Putusan Pengadilan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng); pendarahan dan komplikasi (Putusan Pengadilan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN Blb); risiko medis terkait pemasangan infus (Putusan Pengadilan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mrt); risiko medis terkait usia pasien yang terlalu tua (Putusan Pengadilan Nomor 415/Pdt.G/2019/PN Sby jo. Putusan Pengadilan Nomor 277/PDT/2020/PT.SBY).

Penyebab kegagalan tindakan medis lainnya adalah karena kontribusi kesalahan pasien, atau dikenal dengan istilah contributory of negligence. Beberapa Putusan Pengadilan membuktikan adanya kontribusi kesalahan pasien (contributory of negligence) yang menyebabkan kegagalan dalam tindakan medis yaitu: Putusan Pengadilan Nomor 23/PDT/2018/PT.DKI (pasien tidak mematuhi konsultasi medis); Putusan Pengadilan Nomor 225/PDT.G/2014/PN.BDG (pasien berobat ke tempat lain); Putusan Pengadilan Nomor 369/Pdt/2015/PT Bdg (pasien tidak mengikuti fisioterapi); Putusan Pengadilan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Mad (pasien telah ditangani oleh banyak pihak, termasuk pengobat tradisional); Putusan Pengadilan Nomor 511/Pdt.G/2019/PN Sgt, Putusan Pengadilan Nomor 145/Pdt.G/2021/PN.Jmb (pasien tidak melakukan kontrol medis); Putusan Pengadilan Nomor 152/PDT/2019/PT SMR (pasien tidak melakukan kontrol medis dan tidak menjaga kebersihan); Putusan Pengadilan Nomor 514/Pdt.G/2013/PN.Bdg jo. Putusan Kasasi Nomor 3571 K/Pdt/2015 (pasien berobat di beberapa tempat lain dan melakukan pengobatan herbal).

Kecelakaan medis juga dapat menjadi salah satu penyebab kegagalan tindakan medis. Biasanya, kecelakaan medis disebabkan karena sarana prasarana rumah sakit tidak berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan standar. Salah satu kasus kecelakaan medis, pernah terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1982 yaitu Kasus Wooten vs US., 574. Supp. 200 (DC Tenn, 1982). Dalam kasus ini, rumah sakit dianggap lalai karena tidak memasang penghalang ranjang dari seorang pasien manula yang berumur 83 tahun, sehingga pasien terjatuh dari ranjang. Akibatnya, pasien harus menjalani bedah otak karena fraktur batok kepala, subdural dan kontusio serebral. Pasien menderita cacat menetap termasuk afasia bicara, sebelah kanan badan lumpuh. Pengadilan memutuskan bahwa rumah sakit mengganti kerugian sejumlah US$80.000. 

Di Indonesia, beberapa kali terjadi kasus kecelakaan medis yang menyebabkan kegagalan tindakan medis. Tahun 2001, terjadi kasus tertukarnya Gas O2 dengan Gas CO2 saat dilakukannya tindakan operasi pada sebuah rumah sakit di Bengkulu. Dalam kasus ini, tim dokter akan melakukan operasi terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Selang pernapasan dihubungkan dengan saluran yang tertempel di tembok kamar operasi, dimana saluran tersebut tertuliskan O2. Setelah dilakukan tindakan anastesi, dokter melihat ada yang janggal dalam tubuh pasien karena warna darahnya berubah menjadi ungu (indikasi keracunan). Tim dokter kemudian langsung melakukan tindakan gawat darurat untuk menyelamatkan nyawa pasien. 

Namun, tindakan ini tidak berhasil dan pasien kemudian meninggal dunia. Tahun 2017, terjadi kasus yang menimpa seorang bayi di sebuah rumah sakit di Jakarta. Pada kasus ini, dokter jaga yang ada di unit gawat darurat rumah sakit bergegas melakukan tindakan penanganan gawat darurat terhadap pasien. Tetapi, tindakan ini tidak ditunjang dengan alat yang memadai karena ventilator yang terdapat di unit gawat darurat rumah sakit tidak berfungsi. Akibat dari alat yang tidak berfungsi itu, dokter jaga di unit gawat darurat rumah sakit melakukan penanganan gawat darurat secara manual. Sang bayi kemudian meninggal dunia.

Sebagai penutup, Penulis ingin menyampaikan bahwa pondasi dari tindakan medis agar dapat dikategorikan sebagai lege artis meliputi 3 hal yaitu: informed consent; Standar (baik Standar Pelayanan Medis, Standar Profesi, maupun Standar Operasional Prosedur - SOP); tujuan konkrit dari tindakan medis yang selaras dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang medis. Sekali lagi, kegagalan tindakan medis tidak identik dengan malpraktik medis!

 

*) Wahyu Andrianto, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

medismalpraktikkedokterankesehatan
Wahyu Andrianto

Dosen dan Peneliti

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info