Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan sejumlah putusan permohonan pengujian materil UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Beberapa perkara antara lain No.29/PUU-XXI/2023, No.51/PUU-XXI/2023, dan No.55/PUU-XXI/2023. Ketiga permohonan itu intinya menguji Pasal 169 huruf (q) UU 7/2017 terhadap UUD RI Tahun 1945.
Perkara No.29/PUU-XXI/2023 pada petitumnya meminta MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU7/2017 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 35 tahun’.
Dalam pertimbangan hukumnya, hakim konstitusi Arif Hidayat mengatakan mahkamah menemukan fakta bahwa mayoritas fraksi di MPR yang kala itu mengamandemen UUD 1945 sepakat batas usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) tidak diatur dalam konstitusi tapi UU.
“Jadi ini ranah pembentuk UU,” kata Arif membacakan sebagian pertimbangan putusan perkara No.29/PUU-XXI/2023 itu, Senin (16/10/2023).
Mempertimbangkan perkara yang sama, hakim konstitusi Saldi Isra, mengatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tak bisa disebut sebagai pasal diskriminatif. Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas itu menjelaskan sebuah pasal bisa disebut diskriminatif jika memuat norma yang membuat perlakuan berbeda berdasarkan ras, etnis, agama, status ekonomi, sosial, dan lainnya.
“Pengaturan yang berbeda ini tidak bisa serta merta dikatakan diskriminatif,” ujarnya.
Suasana pembatasaan putusan di Gedung MK. Foto: RES
Baca juga:
- Tanggal Segini MK Putuskan Pengujian Syarat Usia Capres-Cawapres
- Menebak Arah Putusan Pengujian Batas Usia Capres-Cawapres
- MK Sebut Putusan Uji Syarat Usia Capres-Cawapres dalam Proses Pembahasan
Lebih lanjut Saldi mengatakan batas usia Capres dan Cawapres merupakan pilihan kebijakan pembentuk UU yang terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika kebutuhan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Paling penting bagi MK ketentuan ini tidak boleh menimbulkan pelanggaran hak konstitusional terhadap warga negara.